Kurangi Kertergantungan LPG Impor, Pemerintah bakal Perluas Jargas

Jakarta: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap LPG impor, merupakan salah satu permasalahan utama sektor energi. Sebab, kemampuan produksi LPG di dalam negeri hanya 1,4 juta ton sedangkan konsumsinya mencapai 8 juta per ton per tahun. 

"Impor kita sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun," ujarnya di Kementerian ESDM, dikutip Kamis, 13 Februari 2025.

Bahlil mendorong percepatan perluasan dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas). 

Program Jargas, lanjut Bahlil, akan dioptimalkan untuk menutupi gap antara kemampuan produksi dengan konsumsi LPG itu. 

”Setidaknya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas. Jaringan gas kepada rumah rakyat,” tegasnya.
 

Baca: Potensi Pasar Melimpah, Bahlil Rayu Investor Bangun Pabrik LPG di Indonesia

Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri. Sehingga, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan Jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai pemerintah perlu mempercepat pembangunan Jargas.

Langkah ini akan membantu perekonomian negara akibat terus membengkaknya beban keuangan akibat ketergantungan LPG (elpiji) impor.

"Secara policy, setuju untuk Jargas ini segera diakselerasi. Terutama di kota-kota besar yang secara penduduknya banyak dan beragam tingkat ekonominya," terang Berly.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini mengatakan Jargas tidak akan langsung menggantikan eksistensi LPG. Akan tetapi penting untuk segera dijalankan.

"Investasi awal mahal artinya sebagai Capex (Capital expenditure/belanja modal) tapi nanti Opex (Operational expenditure/belanja operasional)nya rendah. Menghemat secara jangka panjang. Dalam 5 tahun sudah terlihat penghematannya," jelasnya.

Komitmen penuh dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperluas pemanfaatan Jargas. Agar terjadi kesepahaman dan keselerasan dengan pemerintah daerah (Pemda). 

"Yang belum saya lihat ini memang pemda atau pemerintah kota juga harus support. Ini yang seringkali jadi tantangan. Jadi planning-nya ini harus matang," ucapnya.