Pemprov Aceh Minta Dana Otsus Tak Kena Efisiensi Anggaran

Aceh: Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membantu memperjuangkan dana otonomi khusus (otsus) Aceh agar tidak mengalami pemotongan karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Fadhlullah juga mengusulkan agar dana otsus Aceh ditambah, mengingat tingginya angka kemiskinan di Aceh serta masih tertinggalnya provinsi Aceh di sejumlah sektor dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Hal itu disampaikan Fadhlullah saat menerima Kunjungan Kerja Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Gubernur Aceh.
 

Baca: Efisiensi Anggaran, Pemprov Sulsel Tak Punya Anggaran Alat Tulis Kantor

“Tolong teman-teman di DPD RI membantu memperjuangkan agar dana Otsus Aceh tidak mengalami pemotongan, mengingat kebutuhan peningkatan perekonomian dan pembangunan di Aceh yang masih sangat besar,” kata Fadhlullah, Senin, 17 Februari 2025.

Fadhlullah juga meminta DPD RI membantu memperjuangkan agar masa berlaku dana otsus diperpanjang untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Ia menjelaskan bahwa dana Otsus sangat penting bagi Aceh untuk mengejar ketertinggalan di berbagai sektor.

“Kami berharap DPD RI dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Menanggapi hal terse Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid, menyatakan bahwa pihaknya siap memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional. “Kami tentu akan memperjuangkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur,” kata Abdul.