Titik Panas 2026 Naik 3 Kali Lipat Dibanding Tahun Lalu

Jakarta: Pemerintah memperingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 semakin serius. Sebab, titik panas dan luas area terbakar pada awal tahun ini melonjak signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut Indonesia tengah memasuki periode krusial pengendalian karhutla. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla 2026, Selasa, 7 April 2026.

“Hingga 5 April 2026, tercatat 700 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 262 titik,” ujar Hanif dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 7 April 2026.

Tak hanya itu, luas lahan karhutla juga melonjak drastis. Hingga akhir Februari 2026, luas area terbakar mencapai 32.637 hektare, atau meningkat sekitar 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya 1.617 hektare.

Menurut Hanif, kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya pencegahan harus diperkuat sejak dini, terutama menjelang musim kemarau.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), karhutla diperkirakan mulai meningkat pada Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026, khususnya di wilayah rawan seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua bagian selatan.

Selain faktor cuaca, kebakaran hutan dan lahan juga dipicu aktivitas manusia. Seperti pembukaan lahan dengan cara membakar serta pengelolaan gambut yang tidak berkelanjutan.

“Faktor alam seperti El Nino dan kondisi cuaca ekstrem turut memperparah situasi,” kata Hanif.

Karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan. Tetapi, menjadi kontributor besar emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen menurunkan emisi sebesar 31,89 persen pada 2030. Serta, mencapai net zero emission pada 2060.

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto: Dok. MGN.

Selain itu, karhutla menyebabkan gangguan kesehatan kronis akibat asap, merusak keanekaragaman hayati, serta menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah.

Hingga saat ini, baru dua provinsi yang menetapkan status siaga darurat karhutla, yaitu Riau dan Kalimantan Barat. Pemerintah pusat mendorong daerah lain segera mengambil langkah serupa agar penanganan dapat dilakukan secara optimal.

Hanif menegaskan, penetapan status siaga darurat menjadi kunci agar dukungan pemerintah pusat dapat segera digerakkan. Hanif meminta seluruh kepala daerah di wilayah rawan karhutla untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari memperkuat pencegahan, meningkatkan patroli dan pengecekan titik panas, hingga memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. “Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi. Ini soal nyawa, lingkungan, dan masa depan negara,” tegas Hanif.