Dorong Lompatan Inovasi, Kemendagri Minta Pemkab Tabalong Perkuat Kolaborasi

Tabalong: Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat lompatan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik. Guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah harus didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan, serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). 

Hal ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo dalam Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong di Hotel Aston Tanjung. Menurut dia, inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.

"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,” ujar Yusharto, dalam keterangannya, Selasa, 14 April 2026.

Dia menjelaskan pendekatan evidence based policy memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris. Sehingga, mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik. 

Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

Yusharto juga mengapresiasi capaian Kabupaten Tabalong yang mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia mengingatkan agar capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, bukan sekadar mempertahankan kuantitas.

“Kami yakin ke depan dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin baik, dengan catatan kualitas inovasi yang dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujar dia. 

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo. Foto: Istimewa

Dia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang inovasi. Regulasi dinilai penting untuk memastikan inovasi dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum bagi pelaksana di lapangan.

Sejalan dengan itu, Yusharto mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi, serta penguatan basis data inovasi sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekosistem inovasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," ujar dia.