Ancaman Krisis NATO Tak Goyahkan Ambisi Trump untuk Ambil Alih Greenland

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan ambisinya untuk mengambil alih Greenland, meski muncul peringatan bahwa langkah tersebut berpotensi mengguncang, atau bahkan mengakhiri aliansi NATO. Pernyataan ini menegaskan sikap Trump yang tidak bergeser terkait wilayah Arktik yang kaya sumber daya itu.

Sejak kembali menduduki Gedung Putih, Trump secara terbuka menyuarakan keinginannya menguasai Greenland, sebuah wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark, meskipun Amerika Serikat dan Denmark merupakan sekutu dalam NATO. 

Usai operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Trump mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa Greenland dibutuhkan “untuk pertahanan."

Pernyataan tersebut memicu respons keras dari Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. Ia memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat sampai menginvasi wilayah tersebut, maka “semuanya akan berhenti, termasuk NATO."

Meski Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyatakan dukungannya terhadap sikap Denmark, Trump tetap menolak mundur. Ia menegaskan pulau tersebut dibutuhkan “sekarang juga."

Alasan Keamanan Nasional

Dalam wawancara dengan NBC News pada Senin, 5 Januari 2026, Trump menyatakan Greenland memiliki arti strategis bagi keamanan global. “Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional, dan itu juga mencakup Eropa,” ujarnya.

“Anda tahu saya sangat loyal terhadap Eropa. Kami membutuhkan itu untuk keamanan nasional, sekarang juga,” kata Trump, seperti dikutip Sky News, Selasa, 6 Januari 2026. 

Ia menambahkan bahwa Greenland sangat penting bagi keamanan Amerika Serikat, Eropa, dan “bagian lain dari dunia bebas."

Trump juga menyebut tidak memiliki tenggat waktu tertentu untuk bertindak, namun menekankan keseriusannya. “Saya sangat serius,” katanya, merujuk pada niatnya terhadap Greenland.

Penentangan Internasional Menguat

Sementara itu, Frederiksen kembali menegaskan penolakan Denmark terhadap klaim AS. “Sama sekali tidak masuk akal untuk berbicara tentang Amerika Serikat perlu mengambil alih Greenland,” ujarnya dalam pernyataan pada Minggu.

“Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencaplok salah satu dari tiga wilayah di Kerajaan Denmark,” kata Frederiksen.

Ia mendesak Washington menghentikan ancaman terhadap “sekutu dekat secara historis” serta terhadap rakyat dan wilayah yang “dengan sangat jelas menyatakan tidak untuk dijual."

Sir Keir Starmer menyatakan dukungannya terhadap Frederiksen. “Saya berdiri bersama dia. Dia benar mengenai masa depan Greenland,” ujarnya kepada Sky News. Ia menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh Greenland dan Kerajaan Denmark sendiri.

Starmer dijadwalkan bertemu para pemimpin internasional pada Selasa, dalam pertemuan pertama sejak operasi militer AS di Venezuela. Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi tuan rumah pertemuan Koalisi Relawan Ukraina di Paris.

Peringatan juga datang dari mantan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace. Ia mengatakan bahwa pencaplokan Greenland oleh AS akan menjadi “krisis yang sangat, sangat serius bagi NATO."

Wallace menilai langkah tersebut dapat memberi dorongan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin jika Trump menunjukkan bahwa “legalitas tidak lagi penting” selama suatu negara memiliki kekuatan dominan.

“Jika pendukung terbesar NATO, yang saat ini menyediakan sekitar 70 persen kapabilitas aliansi, memutuskan tidak lagi berkomitmen atau tidak menghormati pelanggaran prinsip aliansi, itu jauh lebih berbahaya,” ujarnya.

Untuk membenarkan sikapnya di panggung internasional, Trump kerap merujuk pada Doktrin Monroe, yang berasal dari Presiden AS kelima James Monroe dan menegaskan hak AS untuk campur tangan di kawasan Amerika demi kepentingannya sendiri. 

Trump kini menyebutnya sebagai Doktrin Donroe, seraya menyatakan bahwa Amerika telah “melampauinya jauh” dan bahwa “dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi."

Baca juga:  PM Denmark Tegaskan Pernyataan Trump soal Greenland Harus Dianggap Serius