Ilustrasi media. Dok. Medcom.id
Kementerian HAM: Kebebasan Pers adalah Hak Asasi, Wajib Dilindungi Negara
Achmad Zulfikar Fazli • 10 May 2026 17:10
Jakarta: Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta, menegaskan kebebasan pers merupakan hak asasi. Negara wajib untuk memastikan penghormatan, pelindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan terhadap kebebasan pers.
"Kebebasan pers sejatinya adalah hak asasi, karena itu, kita bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat, ikut terus mendorong ekosistem pers yang bebas, independen, dan tetap menjadi suar kepentingan publik; dan tentunya juga mendorong pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia," kata Thomas saat mengikuti fun walk bersama insan media dan masyarakat dalam rangka peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 10 Mei 2026.
Menurut Thomas, kebebasan pers di Indonesia semakin membaik di tengah fenomena ledakan informasi yang luar biasa dalam berbagi platformnya. Menurut dia, dalam situasi itu, pers juga harus memastikan peningkatan kualitas.
"Media arus utama yang telah sekian lama bekerja dengan standar jurnalistik yang ketat, kami harapkan terus bertumbuh dengan kualitas yang makin membaik. Bahwa ada banyak muncul media dengan bentuk baru yang tidak bisa kita hindari menjadi pendorong agar pers kita terus meningkatkan kualitas," jelas dia.
Thomas menegaskan Kementerian HAM berkomitmen kuat untuk memastikan kebebasan pers di Indonesia terus bertumbuh. Media pers yang bebas, sehat, dan berkualitas akan tumbuh dalam ekosistem penghormatan HAM.
"Kalau HAM kita semakin baik, maka otomatis kebebasan pers kita juga semakin baik. Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberi ruang penting bagi pembangunan HAM sudah otomatis memberi ruang kebebasan pers. Hal itu tidak perlu diragukan lagi," tegas Thomas.
.jpg)
Ilustrasi kebebasan pers. (MI)
Baca Juga:
Masyarakat hingga Aparatur Negara Diminta Dukung Kebebasan Pers |
Dalam kerangka itu, Kementerian HAM melibatkan jurnalis di seluruh Indonesia untuk ikut terlibat aktif dalam agenda bersama pembangunan HAM.
"Pengarusutamaan HAM di Indonesia butuh pelibatan jurnalis dan media pers. Kementerian HAM membuka ruang itu secara lebar. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar kelas khusus HAM untuk para jurnalis. Selain untuk membantu literasi HAM untuk jurnalis, juga dalam kerangka memastikan pelindungan HAM para jurnalis," tutur Thomas.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengatakan kegiatan fun walk bersama insan pers menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga prinsip-prinsip jurnalistik.
"Fun walk kawan-kawan pers bersama Dewan Pers ini, bagi kami, memberikan satu suasana kebatinan, kehangatan, keakraban, dan juga sebuah komitmen bahwa pers semakin eksis mempertahankan prinsip pers, objektivitas, profesionalitas, dan juga etika," kata Komaruddin.