Menkeu Kebut Pemerataan Belanja hingga Stimulus Properti Demi Kendalikan Inflasi dan Daya Beli

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan daya beli masyarakat tetap kokoh ditopang oleh kinerja pada sektor riil, konsumsi, investasi, hingga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Purbaya mengatakan industri manufaktur berhasil mencetak laju pertumbuhan sebesar 5,04 persen, melampaui torehan pada triwulan-triwulan sebelumnya. Capaian gemilang juga dibukukan oleh sektor makanan dan minuman yang melonjak hingga 13 persen, disusul oleh sektor real estate yang tumbuh di angka 3,54 persen.
 
Untuk mengakselerasi sektor padat karya, pemerintah tengah meracik stimulus tambahan di sektor perumahan. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga melonjak tajam ke level 5,52 persen, melesat dari periode sebelumnya yang hanya berkisar di angka 4,1 hingga 4,95 persen. Sektor konsumsi ini memberikan kontribusi dominan hingga 54,36 persen terhadap total perekonomian nasional.
 
Optimisme serupa juga terlihat pada iklim investasi. Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal pertama tahun ini melesat mendekati 6 persen atau berada di angka 5,96 persen, jauh meninggalkan raihan periode sebelumnya di level 2,1 dan 3,7 persen.
 

Baca juga: Ekonomi Tumbuh 5,61%, Menkeu Tegaskan Indonesia Jauh dari Resesi

 

Kendalikan inflasi dan lindungi daya beli

 
Dari postur APBN, Purbaya mengatakan penerimaan negara tumbuh sebesar 10 persen secara tahunan. Kontributor utamanya adalah sektor perpajakan yang tumbuh di level 14 persen dengan penerimaan pajak spesifik meroket hingga kisaran 20,7 persen.
 
"Pendapatan juga akan kita tingkatkan. Ke depan, laju pertumbuhan pajak akan kita jaga agar kinerjanya semakin tinggi," kata Purbaya, di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 6 Mei 2026.
 
Hingga Maret 2026, total belanja negara melonjak hingga 31,4 persen, berbalik dari periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen. Lonjakan ini didorong oleh aktivitas belanja kementerian atau lembaga yang tumbuh 18,6 persen.
 
Secara terperinci, belanja pegawai naik 22 persen, belanja barang 114,6 persen, dan belanja modal 36,11 persen. Purbaya menekankan hal ini merupakan desain kebijakan yang sengaja dibuat agar perputaran uang dan dampak fiskal dapat dirasakan merata oleh masyarakat sepanjang tahun.


(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Serapan anggaran PU capai Rp7,4 triliun

 
Purbaya juga menepis anggapan pemerintah mengesampingkan proyek infrastruktur dasar. Hal ini dibuktikan dengan serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah mencapai Rp7,4 triliun.
 
Tak hanya itu, APBN juga menjadi instrumen pelindung sosial melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp4,8 triliun dan dana stabilisasi pangan sebesar Rp0,9 triliun.
 
"Ini semua adalah upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian, termasuk stabilitas harga, sehingga inflasinya terjaga dan melindungi daya beli. Semua ini bukan terjadi secara otomatis, melainkan murni karena intervensi pemerintah," papar dia.