DISG Dorong Investasi Semikonduktor dan AI untuk Keamanan Ekonomi Kawasan

Jakarta: Forum kerja sama ekonomi bilateral antara sektor pemerintah dan swasta ASEAN-Jepang, Dialogue for Innovative and Sustainable Growth (DISG), secara resmi mengesahkan Deklarasi Bersama Gugus Tugas DISG dalam pertemuan ke-18 yang digelar di Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, Thailand.

Pengadopsian deklarasi ini menjadi langkah penting untuk mempercepat kolaborasi strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global.

Ketua DISG Masuo Kuremura memaparkan empat pilar utama kerja sama, yakni ketahanan rantai pasok, kolaborasi inovasi, investasi digital dan kecerdasan buatan (AI), serta transisi energi. Ia menekankan sinergi ini tidak dapat berjalan sepihak tanpa komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan.

"Saya menegaskan pentingnya konsultasi intensif dengan negara-negara ASEAN guna memperkuat ketahanan industri," ujar Masuo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Juli 2026.

Ia juga menyoroti keberhasilan program Fast Track Pitch yang menarik ratusan peserta dari berbagai negara, penyelenggaraan Konferensi Pemimpin Muda, serta dorongan kolaborasi di sektor pusat data dan semikonduktor. Mengenai transisi energi, Masuo mengusulkan skema Asia Zero Emission Community Plus (AZEC+) untuk memperkuat kerangka dekarbonisasi yang terintegrasi dengan keamanan kawasan melalui proyek-proyek konkret.
 

Pertemuan tersebut juga diwarnai diskusi hangat terkait efektivitas dan tantangan investasi Jepang di Asia Tenggara. Salah satu sorotan tajam datang dari perwakilan ASEAN-BAC Brunei, Musa Adnin, yang memberikan catatan evaluatif mengenai dinamika kompetisi bisnis kawasan saat ini.

Musa menyoroti absennya partisipasi perusahaan Jepang dalam tender proyek pusat data lokal yang baru-baru ini digelar di negaranya. Menurut pengamatannya, meskipun Jepang menguasai teknologi yang sangat unggul, kecepatan eksekusi bisnis dan penetrasi pasarnya mulai tertinggal dibandingkan para kompetitor dari Tiongkok maupun negara-negara Barat.

Masukan kritis tersebut melengkapi jajaran rekomendasi lain dari para perwakilan kamar dagang ASEAN, seperti usulan sistem pengakuan tenaga kerja ahli dari Filipina, reintegrasi pekerja migran dari Indonesia, hingga ketertelusuran rantai pasokan dari Vietnam.

Menanggapi dinamika ini, pihak Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang menegaskan komitmennya untuk bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan para pelaku usaha di kawasan. Rangkaian acara ini akhirnya ditutup dengan pengesahan resmi Deklarasi Bersama Gugus Tugas DISG oleh Masuo Kuremura.

Dokumen tersebut merumuskan langkah konkret di lima bidang utama, yaitu penguatan stabilitas rantai pasokan bahan baku krusial, peningkatan keamanan ekonomi melalui investasi semikonduktor dan AI, percepatan transisi energi ramah lingkungan, percepatan inovasi digital bagi UMKM dan startup, serta pengembangan SDM generasi muda untuk mewujudkan masyarakat ekonomi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.