BGN Jadikan Kantin Sekolah Alternatif Dapur MBG

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa kantin sekolah dapat menjadi salah satu alternatif dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah taktis ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program, khususnya di wilayah terpencil serta kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan, gitu," ujar Nanik di Kompleks Istana Negara, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 8 Juni 2026.
 

Nanik menjelaskan, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dinilai jauh lebih efektif ketimbang harus membangun infrastruktur dapur baru di wilayah minim murid. Selain kantin sekolah, BGN juga membuka peluang besar untuk mengoptimalisasikan fasilitas publik lain yang telah tersedia di daerah, seperti dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

"Misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T," beber Nanik.

Berbagai formulasi alternatif tersebut disiapkan agar skema pelaksanaan program MBG di lapangan berjalan fleksibel. Nanik menegaskan, langkah ini menjadi strategi efisiensi krusial agar operasional program tidak sepenuhnya membebani keuangan negara.

"Ini bagian efisiensi supaya tidak tadi, menggunakan semuanya APBN," tegasnya.


Ilustrasi MBG. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik turut meluruskan isu miring yang beredar mengenai kabar mogoknya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat terkendala anggaran. Ia membantah narasi tersebut dan menyatakan sebagian informasi yang beredar di publik tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut penjelasannya, proses pencairan dana operasional telah dilakukan oleh pemerintah secara bertahap sejak Jumat pekan lalu dan terus berlanjut hingga awal pekan ini. BGN mencatat sejumlah SPPG di berbagai daerah sudah menerima hak anggaran mereka secara reguler.

"Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan Rp5 T (triliun) ya yang dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja," ucap Nanik.