Hashim Sinyalkan Prabowo Bakal Copot Pejabat 'Telur Busuk'

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari oknum 'telur busuk' yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa momentum pembersihan ini telah dimulai dan akan menyasar para pejabat yang terlibat inefisiensi hingga pelanggaran hukum.

"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," kata Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di Jakarta, dilansir Antara, Selasa malam, 10 Februari 2026.
 

Pernyataan adik kandung Presiden Prabowo tersebut merespons pertanyaan mengenai pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini. Hashim menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat praktik kriminal, termasuk manipulasi pasar modal seperti "goreng saham" yang merugikan investor ritel kecil.

"Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja," tegas Hashim.

Selain di sektor keuangan, ketegasan juga menyasar sektor lingkungan. Hashim mencontohkan pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra yang terindikasi merusak lingkungan. 


Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo (kanan). Foto: ANTARA/Andi Firdaus.

Ia menyebut Presiden Prabowo bertindak berdasarkan data akurat. Mulai dari satelit hingga bukti lapangan, meski perusahaan-perusahaan tersebut memiliki koneksi dengan elite yang kuat.

"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," ujar Hashim.

Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat demi keuntungan segelintir pemilik modal.