Punya Fasilitas Olahraga Lengkap, DKI Siap Bantu Gelaran PON 2028

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap membantu pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Tuan Rumah PON selanjutnya yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kalau tuan rumah PON-nya tetap menjadi PON NTT-NTB. Tapi kalau ada cabang-cabang olahraga di NTT dan NTB yang fasilitas olahraganya belum ada, maka Jakarta siap untuk digunakan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dikutip dari Antara, Kamis, 5 Februari 2026.

Tawaran tersebut sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menyebut pembangunan venue baru tidak selalu menjadi pilihan setiap daerah yang menjadi tuan rumah PON.

"Silakan PON Tahun 2028, namanya tetap NTT-NTB, tetapi kalau mau pakai fasilitas Jakarta, monggo. Karena kenapa? Jakarta paling lengkap. Enggak ada yang lebih lengkap dari Jakarta untuk fasilitas olahraga," ujar Pramono.

Eks Sekretaris Kabinet (Seskab) itu pun menyinggung tentang pengalaman panjang dalam penyelenggaraan PON di berbagai daerah, termasuk kendala yang muncul setelah acara selesai. Ia menyebut banyak venue baru yang tidak terpakai dan bahkan meninggalkan beban finansial.

Dia menilai Jakarta memiliki keunggulan karena ekosistem penyelenggaraan event yang sudah matang dan keberadaan pelaku usaha yang akan ikut terdorong saat berlangsungnya perhelatan besar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Antara.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTT menegaskan kesiapan bersama untuk menjadi tuan rumah PON XXII Tahun 2028. Peneguhan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan kesiapan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, yang bertepatan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT.

Surat pernyataan kesiapan itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyelenggarakan PON XXII 2028 secara efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional dengan penguatan sinergi antarpemerintah daerah.