Vonis Baru Eks PM Najib Razak Guncang Umno dan Koalisi Anwar Ibrahim

Kuala Lumpur: Vonis penjara terbaru terhadap mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memperdalam ketegangan internal di United Malays National Organisation (Umno). Sejumlah analis memperingatkan bahwa pukulan hukum terhadap tokoh sentral partai itu berpotensi memicu desakan agar Umno menarik diri dari koalisi pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Jumat lalu, pengadilan Malaysia menjatuhkan hukuman tambahan 15 tahun penjara kepada Najib setelah menyatakannya bersalah atas seluruh 25 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang terkait penggelapan dana sebesar 2,3 miliar ringgit dari dana negara bermasalah 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 11,4 miliar ringgit serta memerintahkan Najib mengembalikan 2,08 miliar ringgit yang dinilai sebagai hasil kejahatan. Jika gagal membayar, ia terancam tambahan hukuman penjara. Melalui kuasa hukumnya, Najib menyatakan akan mengajukan banding.

Meski putusan tersebut telah lama diperkirakan setelah proses persidangan selama tujuh tahun, para analis menilai vonis ini memicu gelombang dampak politik baru, khususnya di tubuh Umno -- partai yang memerintah Malaysia selama enam dekade sebelum tumbang pada 2018 di tengah kemarahan publik atas skandal 1MDB.

“Putusan ini menegaskan keterbatasan daya tawar Umno,” ujar Amir Fareed Rahim, Direktur Strategi di konsultan risiko KRA Group, dikutip dari South China Morning Post, Senin, 29 Desember 2025,

Menurutnya, meski terjadi berbagai pergeseran politik, Umno tidak mampu mengubah arah hukum kasus Najib.

Seruan Pembebasan Najib

Kondisi tersebut memicu frustrasi di tingkat akar rumput, terutama di kalangan pemilih Melayu yang masih memandang Najib sebagai pemimpin yang memberi patronase dan kekuatan politik. “Vonis Najib kemungkinan memperbesar perbedaan pendapat di Umno, terutama di faksi yang sejak awal tidak nyaman dengan kerja sama partai dalam pemerintahan Anwar,” kata Amir.

Di luar gedung pengadilan, pendukung Najib meneriakkan slogan “Bebas Najib," sekaligus “Mundur Zahid," merujuk pada Presiden Umno Ahmad Zahid Hamidi. Zahid juga menjabat Wakil Perdana Menteri dalam pemerintahan persatuan yang dipimpin koalisi Pakatan Harapan, dan dituding sebagian pendukung gagal mengupayakan pembebasan Najib.

Ketua Pemuda Umno Muhamad Akmal Saleh kemudian menyerukan konvensi pada 3 Januari untuk menjaring aspirasi akar rumput terkait kelanjutan dukungan Umno terhadap pemerintahan Anwar. Langkah ini menyusul reaksi keras atas unggahan media sosial seorang legislator dari Democratic Action Party (DAP) yang merayakan penolakan pengadilan atas permohonan tahanan rumah Najib.

Hubungan Umno dan DAP, dua rival lama di dunia politik Malaysia, tetap tegang sejak pemerintahan persatuan terbentuk pasca pemilu buntu 2022. Mantan Menteri Hukum Zaid Ibrahim melalui media sosial mendesak Umno meninjau ulang posisinya dalam pemerintahan “Reformasi” Anwar dan tetap berdiri bersama Najib.

Menurut Zaid, dukungan terhadap Najib tidak bergantung pada vonis bersalah atau tidak, melainkan pada keyakinan politik terhadapnya. Ia menilai meninggalkan Najib sekarang sama dengan mengkhianati prinsip partai, meski berisiko secara elektoral.

Kemenangan bagi Zahid

Sementara itu, analis Ahmad Mohsein Azman menilai putusan pengadilan justru memperkuat narasi Anwar bahwa lembaga peradilan berjalan independen di bawah pemerintahannya. Vonis 1MDB, kata dia, menunjukkan keputusan hukum tetap bisa diambil meski ada tekanan dari anggota parlemen Barisan Nasional, koalisi yang dipimpin Umno dan menjadi bagian dari pemerintahan persatuan.

Bagi Anwar, mengelola dampak politik internal Umno, terutama kritik terhadap Zahid, menjadi tantangan tersendiri. Namun melemahnya peluang kebangkitan Najib justru dinilai memperkuat posisi Zahid.

“Pemenang paling jelas adalah Zahid,” ujar Kamles Kumar dari Asia Group Advisors. Dengan Najib semakin terikat oleh putusan pengadilan, tekanan internal terhadap Zahid berkurang dan memberinya ruang lebih besar untuk mengonsolidasikan kendali atas Umno.

Najib sendiri tengah menjalani hukuman enam tahun penjara yang telah dipangkas dalam kasus terpisah terkait SRC International, mantan unit 1MDB, setelah memperoleh pengampunan sebagian dari raja tahun lalu. Hukuman baru akan dijalani setelah masa pidana tersebut berakhir.

Baca juga:  Vonis Terbaru Skandal 1MDB, Najib Razak Divonis 15 Tahun Penjara