Banggar DPR Imbau Koordinasi Cepat Anggaran Penanganan Bencana Sumatra

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih adanya kondisi swadaya yang dialami TNI dalam mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatra. 

Said menegaskan, ke depan diperlukan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap pruden dari Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menyebutkan, dari sisi anggaran, dalam APBN 2025 sebenarnya masih tersedia dana on call sekitar Rp500 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan bencana di Sumatra sepanjang tahun 2025.

"Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatra pada 2025," ucap Said. 

Lebih lanjut Said mengatakan, seharusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatra bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu. 
"Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey," kata Said. 

Jembatan bailey merupakan jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. 

"Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi linta sektor berjalan dengan baik," tutur Said.

Said berharap hal ini dijadikan evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor Kementerian/Lembaga yang menjadi lead sector lebih gesit. 

"Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatra," kata Said.

"Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana. Kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana," ujar Said menambahkan.

Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN bisa digunakan oleh pemerintah jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN bagi penanganan bencana di Sumatra. 

"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatra ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan," kata Said.