IKN Jadi Prioritas Antisipasi Karhutla

Jakarta: Wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan sekitarnya di Kalimantan Timur menjadi prioritas untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong penetapan status Siaga Darurat bencana karhutla di Kalimatan Timur. 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri menyampaikan langkah ini sebagai upaya pencegahan dan untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya. Keberadaan IKN di Kalimantan Timur dan agenda nasional penting yang akan diselenggarakan di IKN harus menjadi prioritas untuk antisipasi karhutla.

"Sepanjang 2024 dalam tiga bulan pertama ini terjadi peningkatan titik panas dan luas karhutla yang sangat signifikan di wilayah Kalimantan Timur," ujar Thomas, Jumat, 10 Mei 2024.

Ia menjelaskan hingga Maret luas karhutla di Kaltim sudah mencapai sekitar enam ribu hektare. Kondisi iklim yang ada masih berpotensi memicu kondisi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. 

"Ini menjadi pertimbangan dalam penetapan Status Siaga Darurat," ungkapnya.
 

Baca juga: Luhut Optimistis Progres Pembangunan IKN Capai 80% pada Agustus 2024

Thomas menceritakan pada 2019, karhutla yang terjadi wilayah lain dampak asapnya berpotensi masuk ke wilayah Kalimantan Timur termasuk IKN, sehingga harus diwaspadai. 

KLHK mencatat adanya peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebesar 55 persen pada tahun ini ketimbang 2023. Berdasarkan penghitungan KLHK, pada periode Januari hingga Maret 2024 menunjukkan luas karhutla sebesar 20.623,755 hektare. Sedangkan, di periode yang sama pada 2023, seluas 13.299,28 hektare.

"Sebanding dengan kenaikan hotspot, luas karhutla juga dipengaruhi dengan masih adanya El Nino pada awal tahun 2024," jelas dia. 

Ia memprediksi situasi ini turun secara gradual menuju netral mulai Juni 2024. Kemudian, pada Juli 2024 wilayah Indonesia memasuki musim kemarau," ungkapnya.

Ia membeberkan provinsi dengan luas karhutla tertinggi periode Januari-Maret 2024 yaitu Kalimantan Timur dengan 6.013 hektare, lalu Riau 2.786 hektare, Sumatra Utara 2.429 hektare, Aceh 2.001 hektare dan Sulawesi Tengah 1.472 hektare.