Dapat Izin Usaha Pertambangan, Ini Jumlah Badan Usaha Milik PBNU

Jakarta: Tak lama lagi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. IUP ini diberikan guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadilia memastikan rencana pemberian IUP untuk PBNU ini sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahlil mengatakan proses pembuatan IUP untuk organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini sudah memasuki tahap penyelesaian.

Bahlil berjanji dalam waktu dekat izin itu segera diteken. "Tidak lama lagi saya teken IUP untuk kasih ke PBNU. Prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya," ujar dia.
 

Kenapa PBNU dapat IUP?

Pemerintah memberikan alasan kenapa PBNU mendapat IUP. Bahlil menjelaskan PBNU dinilai sudah berkontribusi besar terhadap pembangunan negara.

Lantas, pemberian IUP untuk organisasi keagamaan ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tantang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 83 ayat 1 PP tersebut menyatakan: Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
 

Apakah PBNU punya badan usaha?

Berdasarkan aturan itu, organisasi keagamaan yang berhak mendapat IUP adalah yang sudah memiliki badan usaha. Nah, apakah PBNU memiliki badan usaha?

Mengutip NU Online, PBNU bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU). Badan usaha itu sebagai wujud dari realisasi pengembangan ekonomi Nahdliyin memasuki abad kedua NU.

Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mengatakan PBNU memiliki empat agenda pengembangan ekonomi. Agenda ini ditujukan untuk membangkitkan kemandirian organisasi.

"Empat strategi ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan NU sebagai jamiyah (organisasi) maupun jemaah (warga NU). Sebab, salah satu tujuan NU sebagai perkumpulan sosial keagamaan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat," kata Alissa dalam acara Pencanangan Gerakan Kemandirian Ekonomi NU dan Khotmil Qur’an untuk BUMNU Grosir Jember, Jawa Timur, pada Senin, 6 Februari 2023.
 

Baca: Bahlil akan Terbitkan IUP Tambang Kepada PBNU

 

4 agenda pengembangan ekonomi PBNU

Adapun keempat agenda pengembangan ekonomi yang dimiliki PBNU meliputi:
 

1. Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Perkumpulan 

Agenda ini akan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian organisasi, dilakukan dengan pendirian BUMNU sampai tingkat struktur pengurus cabang NU. 
 

2. Peningkatan Ekonomi Warga NU 

Di dalam agenda ini, PBNU memfasilitasi inisiatif ekonomi Nahdliyin Nahdliyat dengan berbagai program, di antaranya penguatan ekonomi keluarga, literasi dan edukasi keuangan, fasilitasi berbagai koperasi warga NU, pengembangan ekosistem usaha, penguatan akses permodalan, dan pemasaran.

PBNU dibantu oleh Lembaga Perekonomian (LP) NU untuk mengembangkan program 3 pilar yaitu Bisa Kerja, Bisa Bisnis, dan UMKM Meroket. Sementara Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU berfokus pada pengembangan usaha pertanian dan agribisnis dengan program peternakan ayam dan penyediaan benih.
 

3. Pengembangan Ekonomi Pesantren 

Agenda ini meliputi pendidikan kewirausahaan dan keterampilan kerja santri, pendirian badan usaha milik pesantren, dan program pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi warga sekitar.
 

4. Peningkatan Ekonomi Khusus 

Pada agenda ini, PBNU berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kegiatan ekonomi perempuan dan difabel.