Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan jalan tol yang menghubungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Balikpapan. Dok. Istimewa
Indriyani Astuti • 2 November 2023 15:25
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak bisa sendiri melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah membutuhkan kucuran fulus dari sektor swasta, tapi diutamakan dari investor dalam negeri.
"Tidak bisa dan tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri. USD33 billion (dana untuk pembangunan IKN)," ujar Jokowi dalam CEO Forum di IKN, Provinsi Kalimantan Timur, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 2 November 2023.
Pemerintah merancang skema pendanaan untuk pembangunan IKN dengan porsi 20 persen dari anggaran negara. Sedangkan, 80 persen pendanaan swasta. Presiden Jokowi mengeklaim investor mulai masuk. Namun, diprioritaskan investor dalam negeri.
"Saat ini masih kita rem (investor luar negeri), yang diprioritaskan dari dalam negeri dulu. Meski dari luar sudah nengok beberapa kali," kata Presiden.
Presiden Jokowi menyebut sekitar 130 investor dari Singapura telah mengunjungi IKN dan yang berminat membuat letter of interest untuk memulai kerja sama. "Tapi kita berikan terlebih dahulu kepada investor-investor dalam negeri," ucap Presiden Jokowi.
Presiden menjanjikan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 17 Agustus pada 2024 digelar di IKN. Lapangan rumput untuk upacara sudah ditanami. Dia mengajak para investor dalam negeri segera berinvestasi di IKN.
"Mumpung harga tanahnya masih murah karena kalau beli di SCBD mungkin harga tanah per meter sudah Rp200 juta. Di Menteng (Jakarta) Rp150 juta, di Balikpapan (Kalimantan) sudah Rp10-15 juta. Di sini masih di bawah Rp1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik," ucap Presiden.
Dia mengatakan para investor tidak perlu khawatir sebab pembangunan IKN dipayungi undang-undang, sehingga terus dilanjutkan. "Undang-undangnya didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR, apa lagi? Takut apa lagi? Takut pemilu?" tanya Presiden Jokowi.
Dia menyampaikan pemilu akan tetap digelar. Dia menilai gesekan politik merupakan hal wajar, asalkan tidak ada pihak yang memanas-manasi.
"Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit, agak panas kan gapapa, yang penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin, atau ibu-ibu beli kompor manasin. Kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa," ucap dia.