Terdakwa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, membacakan pembelaan atau pledoi atas tuntutan JPU dari KPK. Metrotvnews.com/ Amaludin
Surabaya: Tangisan mewarnai sidang lanjutan perkara korupsi pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor membacakan pembelaan atau pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gus Muhdlor membacakan sendiri materi pembelaannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ni Putu Sri Indrayani. Suasana haru pun menyelimuti ruang sidang saat Gus Muhdlor membacakan nota pembelaan. Para tamu sidang terdengar menahan tangis.
"Hati saya menangis, saya tidak menyangka bahwa ada pemotongan insentif pegawai, apalagi yang dipotong adalah pegawai rendahan, dan tidak ada yang melapor langsung kepada saya," kata Gus Muhdlor di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 16 Desember 2024.
Menurutnya sepanjang persidangan tidak ada bukti satupun yang mengarah ke dirinya teribat secara langsung dalam pemotongan insentif pegawai BPPD. "Lalu bukti apa yang dihadirkan sehingga saya dipisahkan dengan keluarga saya," jelas Gus Muhdlor, meneteskan air mata.
Gus Muhdlor dalam nota pembelaannya juga menyinggung pribahasa Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga. Dia menggambarkan bagaimana citranya sebagai kepala daerah rusak hanya karena perilaku anak buahnya dalam rangkaian kasus hukum yang dihadapinya.
Padahal selama menjabat sebagai bupati, kata dia, pembangunan di Sidoarjo sangat progresif. "Berdasar Indeks Kinerja Utama. Alhamdulillah semua nilai baik," ungkapnya.
Dia mencontohkan indeks pembangunan infrastruktur selama dia menjabat Bupati Sidoarjo mencapai nilai 0,843 point, jauh melampaui target tahun 2026 yang ditetapkan RPJMD, sebesar 0,796.
Pembangunan infrastruktur itu diantaranya pembangunan Flyover Aloha, Flyover Krian,
Flyover Tarik, Betonisasi jalan di seluruh wilayah Sidoarjo, hingga pengembangan Alun-Alun Sidoarjo.
Indeks kemiskinan, point realisasi tahun 2023, 5,00. Angka itu sudah mencapai target tahun 2026, waluapun tahunya hari itu masih tahun 2023. Termasuk pertumbuhan ekonomi. "Apa yang kita capai tahun 2023 dengan 6,16 point sudah mencapai target bahkan melampaui tahun 2026, yaitu sebesar 5,53," katanya.
Gus Muhdlor juga mengungkap progres perolehan pajak semasa dia memimpin Sidoarjo. Realisasi penerimaan pajak daerah pada 2020 hanya mencapai angka Rp929 miliar, naik pada periode dia memimpin pada 2021 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pada 2022 naik lagi mencapai Rp1,215 triliun.
Sebelumnya Ahmad Muhdlor Ali dituntut 6 tahun 4 bulan penjara dalam perkara korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Selain pidana 6 tahun 4 bulan penjara, Gus Muhdlor juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta serta mengembalikan uang pengganti Rp1,4 miliar subsidair 3 tahun penjara.
Gus Muhdlor dianggap melanggar Pasal 12 Huruf E jo Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.