68 Kabupaten/Kota Masih Tercatat Rentan Krisis Pangan

Ilustrasi pangan. Foto: MI

68 Kabupaten/Kota Masih Tercatat Rentan Krisis Pangan

Annisa Ayu Artanti • 14 December 2023 14:33

Jakarta: Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyampaikan jumlah daerah yang rentan mengalami krisis pangan menurun. 
 
Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2023 disebutkan kerentanan pangan nasional turun dari 14 persen di 2022 menjadi 13 persen di 2023.
 
"Pentingnya capaian ini tidak hanya terletak pada angka itu sendiri, tetapi juga pada implikasinya terhadap pencapaian target nasional. Dengan tingkat kerentanan yang semakin mendekati target 12 persen atau sekitar 61 kabupaten/kota, sebagaimana dituliskan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024, kita bisa melihatnya sebagai langkah awal menuju ketahanan pangan nasional yang lebih baik di tahun-tahun mendatang," ungkap Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo saat ditemui pada Rakornas Kesiapsiagaan Krisis Pangan dikutip dalam siaran pers Kamis, 14 Desember 2023.
 
Tercapainya penurunan tingkat kerentanan rawan pangan 2023 disebut Nyoto merupakan buah kerja keras semua stakeholder pangan selama setahun ke belakang untuk secara konsisten mendukung Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang telah dilakukan NFA melalui program-program yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 
"Di antaranya bantuan pangan dalam rangka intervensi pengendalian kerawanan pangan yang menyasar ke 22 kabupaten/kota berbasis FSVA dan Prevalence of Undernourishment (PoU), penyaluran bantuan pangan beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai arahan Kepala NFA, dan mengikuti amanat Bapak Presiden Joko Widodo yang akan terus dilanjutkan sampai tahun depan," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Siapkan 1 Juta Hektare Lahan Papua untuk Produksi Gula
 
Selain itu terdapat pula program-program lainnya yang telah dilakukan NFA dalam Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan, antara lain Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM), pengendalian inflasi pangan, diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal, serta Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) untuk menekan food waste melalui Kampanye Gerakan Stop Boros Pangan.
 
"Pada FSVA 2022, terdapat 74 kabupaten/kota teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan atau prioritas 1-3. Kemudian FSVA pada tahun ini, terjadi perubahan yang membaik berupa penurunan jumlah menjadi 68 kabupaten/kota daerah rentan rawan pangan. Ini artinya situasi ketahanan pangan Indonesia tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022,” jelas Nyoto. 

Identifikasi penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan

Selain adanya identifikasi penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan atau prioritas 1-3, FSVA 2023 yang disusun NFA bersama tim ahli lintas Kementerian/Lembaga juga mengidentifikasi adanya kenaikan jumlah daerah tahan pangan atau prioritas 4-6 menjadi 446 kabupaten/kota, dimana sebelumnya pada FSVA 2022 terdapat 440 kabupaten/kota yang termasuk daerah tahan pangan.
 
Lebih lanjut, pada hasil FSVA 2023 ditemui sembilan kabupaten kota yang mengalami perbaikan berdasarkan indikator FSVA nasional, antara lain di Sumatra yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Karimun. 
 
Selanjutnya ada Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Utara. Lalu Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur beserta Kabupaten Maluku Tenggara Barat turut tercatat terdapat perbaikan. Di ujung timur Indonesia, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Sarmi di Papua juga mengalami indeks FSVA yang kian membaik.
 
Berkaitan dengan sebaran daerah yang diidentifikasi termasuk wilayah rentan pangan sebagian besar terletak di bagian Indonesia Timur dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), serta wilayah kepulauan. 
 
FSVA mengidentifikasi faktor penyebabnya antara lain dikarenakan produksi pangan wilayah yang cenderung lebih rendah dibandingkan kebutuhan, serta prevalensi balita stunting yang masih tinggi. Masih adanya keterbatasan akses air bersih serta tingginya persentase penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan juga menjadi pendorong utama.
 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Annisa Ayu)