Tak Kunjung Ditemui Anggota Dewan, Massa Aksi di Surabaya Lampari Kantor DPRD Jatim

Surabaya: Ribuan mahasiswa di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak RUU Pilkada di depan gedung DPRD Jatim, Jumat, 23 Agustus 2024. Mereka mendesak agar anggota dewan keluar dan menemui massa aksi.

"Ayo keluar.. keluar...keluar...keluar," teriak mahasiswa secara bersamaan.

Hingga pukul 14.40 WIB, massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa di Jatim ini belum juga ditemui anggota DPRD Jatim. Massa pun akhirnya melemparkan botol air minum, sembari melontarkan teriakan agar anggota Dewan.

Dalam kesempatan itu, Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Aulia Thaariq Akbar atau Atta, mengatakan aksi ini dilakukan untuk mengawal putusan MK terkait dengan aturan Pilkada. "Tuntutan kita masih dalam rangka untuk turut mengawal putusan MK," kata Atta.

Meski DPR RI sudah mengeklaim membatalkan sidang pengesahan RUU Pilkada, lanjut Atta, para mahasiswa merasa tetap menggelar aksi. Tujuannya untuk mengwal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024, agar segera masuk dan jadi pedoman dalam pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
 

Baca: Pagar Kantor DPRD Jawa Barat Kembali Kokoh usai Dirobohkan Pedemo

"Meskipun kita melihat bahwasannya wakil ketua DPR RI memastikan RUU Pilkada ini bata, cuma kalau misalkan itu belum masuk dalam PKPU atau itu belum ada rilis secara resmi, kami sepakat tadi disampaikan juga tetap akan turun aksi," ujarnya.

Atta menyebut mahasiswa di Jatim masih belum bisa percaya pada DPR. Mereka khawatir legislator akan melakukan manuver kotor, diam-diam mengesahkan RUU Pilkada tersebut.

"Tentu kami masih belum percaya, karena biasanya pengesahan itu terjadi di tengah malam, itu yang kita khawatirkan semua. Karena bisa jadi banyak kemungkinan manuver-manuver politik yang akan terjadi," katanya.

Jika hal itu terjadi, kata Atta, ia memastikan para mahasiswa untuk tetap melakukan aksi, sampai putusan MK terealisasi. "Kami pesan kepada kawan-kawan di tiap daerah, jangan sampai gembos, karena kita sejatinya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, masyarakat sipil selaku pengawas controling pemerintah harus tetap bersuara," pungkasnya.