Investor Nantikan Hasil Resmi Pemilu 2024 untuk Lanjutkan Investasi di IKN

Jakarta: Investor yang berencana menanamkan modalnya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menanti kepastian dari hasil perhitungan suara Pemilu, untuk berinvestasi lebih lanjut.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Agung Wicaksono, mengatakan hal itu menurut mereka menjadi satu hal yang penting untuk menambah kepercayaan.

"Jadi yang penting hasil yang memberikan kepastian bagian investasi. Ini yang terbaik. Yang paling melegakan adalah pemilu ini berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar. Sehingga bagi investor ini menjadi sesuatu yang menambah kepercayaan," kata Agung dilansir Media Indonesia, Selasa, 20 Februari 2024.

Saat ini jumlah Letter of Intent (LoI) bertambah menjadi sekitar 357 LoI. Agung mengaku intensitas dia untuk berkunjung ke IKN mengantar investor pun bertambah.

"Saya bolak balik ke IKN dua kali dalam satu minggu untuk mengantar calon investor. Jadi bisa dilihat minat investor terus meningkat," kata dia.
 

Baca juga:  Berkat IKN, Ekonomi Kalimantan Tumbuh 5,43%

Dia menampik bila peningkatan minat investor meningkat setelah periode pemilu. Pada dasarnya, kata Agung, peningkatan minat tidak pernah melambat.

"Tapi memang kita lihat setelah pemilu ini, investor sudah banyak yang menjadwalkan, setelah Pemilu, mereka mau ke IKN. Ya sudah kami siapkan," tutur dia.

Daftar investor yang akan berkunjung ke IKN

Investor yang dalam jadwal berkunjung ke IKN antara lain berasal dari Jepang, Khazastan, beberapa negara Eropa, dan termasuk dari Indonesia Investment Authority (INA), yang memang diminta presiden bekerja sama dengan OIKN dalam menarik investor asing terutama dari Timur Tengah.

Agung mengatakan nilai investasi yang diekspektasikan tidak bisa dilihat dari LOI, sebab surat komitmen tersebut tidak semuanya bertujuan minat investasi. Maka Otorita IKN harus menseleksinya satu per satu.

"Ada juga yang niat dari mengirim LOI untuk menawarkan produk, vendor. Jadi kami mau seleksi dulu. Kami pangkas dulu yang betul-betul investor mana yang betul-betul komitmen," ujar dia.

Sebagai contoh, untuk perumahan atau hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dari delapan investor yang sudah menyelesaikan studi kelayakan, sekarang sedang dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, skema eksekusinya akan menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Dari segi belanja modal (capex) sekitar Rp 45 triliun untuk pembangunan, belum operasional dan pemeliharaan. Permintaan KPBU juga banyak yang datang dari sektor teknologi untuk smart city, energi, transportasi hijau seperti taksi dan bus listrik. Untuk bus listrik juga perlu skema public privat partnership. Perusahaan mendaftarkan busnya secara privat dan lainnya untuk kepentingan publik. Kami pemerintah akan berperan dalam bekerja sama," jelas dia.