Selama Masa Pemilu, Amnesty Catat 16 Kasus Serangan kepada Pengkritik Pemerintah

Jakarta: Intimidasi dan pembatasan terhadap suara kritis kepada pemerintah, terutama atas penyelenggaraan pemilu, disebut banyak terjadi selama masa Pemilu 2024. Bentuk intimidasinya mencakup laporan polisi hingga serangan fisik.

“Sasarannya termasuk pegiat seni, jurnalis, dan akademisi yang vokal. Ada pula sasaran yang mengarah kepada pihak yang bersuara kritis seputar kecurangan pemilu, termasuk yang berasal dari pendukung kubu yang berlawanan dengan kubu yang didukung Presiden Joko Widodo,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Data Amnesty International mencatat sejak masa kampanye pemilu hingga sehari jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, ada 16 kasus serangan yang menyasar setidaknya 34 pembela HAM yang bersuara kritis terhadap pemerintah.

Salah satu yang menonjol adalah intimidasi dan pembatasan kalangan sivitas akademika yang bersuara kritis mengenai pemilu. Mulai dari intimidasi kepada sejumlah akademisi Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Semarang, hingga pembubaran acara diskusi di Universitas Negeri Yogyakarta.

Data tersebut menambah jumlah serangan yang terjadi selama periode 2019-2023, yaitu 363 kasus dengan sedikitnya 1.033 korban. Serangan tertinggi dengan 268 korban terjadi sepanjang 2023.

“Kecenderungan meningginya pembatasan ini merupakan implikasi dari sikap Presiden Joko Widodo yang membela satu kubu. Ini menimbulkan situasi di mana orang-orang yang tidak sekubu dengannya, seolah berada di luar perlindungan hukum negara,” kata Ketua Badan Pengurus Amnesty Internasional Indonesia, Marzuki Darusman.
 

Baca Juga:   Publik Harus Teriak Soal Kecurangan Pemilu

Amnesty mencatat pembatasan semakin marak pada hari-hari menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Misalnya, pada 1 Februari 2024, salah seorang warga asing yang hadir dan memotret Aksi Kamisan di Jakarta ditangkap petugas imigrasi.

Pada 3 Februari 2024, sekelompok orang membubarkan paksa rapat mahasiswa di dekat Universitas Trilogi Jakarta. Rapat itu bertema 'Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Joko Widodo'.

Pada 5 Februari 2024, terjadi sabotase di acara deklarasi akademik guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk 'Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa'. Pada 7 Februari 2024, sekitar 100 orang menggelar protes di depan kantor YLBHI dan KontraS. Mereka menuduh kedua lembaga tersebut melakukan provokasi isu pemakzulan Presiden.

Setelah dirilis pada 11 Februari 2024, sejumlah aktivis yang berperan dalam film dokumenter 'Dirty Vote' dilaporkan ke polisi. Mereka adalah Dandhy Laksono (sutradara) dan tiga pengajar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti.

Film yang menyoroti dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini dituduh sebagai kampanye hitam terhadap pasangan capres dan cawapres tertentu dan melanggar ketentuan masa tenang.

Sehari jelang pencoblosan, pada 13 Februari 2024, sekelompok orang menyerang sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi penyampaian pendapat di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Aksi tersebut menyoroti kecurangan pemilu dan mendesak pemakzulan Presiden Jokowi.

“Pola kriminalisasi dan pembungkaman kritik-kritik atas pemilu seakan membawa kita ke masa Orde Baru, ketika kritik-kritik yang ingin memastikan pemilu berintegritas dianggap sebagai ancaman,” ujar Marzuki.

(MI/Faustinus Nua)