Israel Gunakan Kelaparan sebagai Senjata di Gaza, UE Minta UNRWA Dikasih Dana

Jenewa: Komisaris Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengatakan, ada kemungkinan yang masuk akal bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza. Karenanya, Uni Eropa telah meminta donor internasional untuk melanjutkan pendanaan ke badan PBB terbesar di Gaza.

Hal ini terjadi setelah tinjauan menemukan bahwa Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya bahwa ribuan staf UNRWA adalah anggota kelompok teror.

Beberapa negara menghentikan pendanaan untuk badan tersebut setelah adanya tuduhan bahwa beberapa karyawan terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel.

Namun sekutu Israel, Amerika Serikat (AS) mengatakan, mereka tidak akan memulihkan pendanaan sampai UNRWA membuat “kemajuan nyata”.

UNRWA, yang menyediakan layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina, mempekerjakan 13.000 orang di Gaza.

Kepala Kemanusiaan Uni Eropa Janez Lenarcic menyambut baik laporan Senin ini karena "menggarisbawahi sejumlah besar sistem kepatuhan yang ada serta rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut".

Dia meminta negara-negara donor untuk mendukung UNRWA, dan menggambarkannya sebagai “jalur hidup pengungsi Palestina”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide, yang memuji negara-negara termasuk Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Islandia, Jepang dan Swedia karena telah melanjutkan pendanaan mereka.

Sementara, AS, Inggris, Italia, Belanda, Austria, dan Lituania belum melakukan hal tersebut.

“Dalam hal pendanaan kami untuk UNRWA, pendanaan tersebut masih ditangguhkan,” kata juru bicara keamanan Gedung Putih John Kirby pada Selasa, 23 April, dikutip dari AFP.
 

“Kita harus melihat kemajuan nyata di sini sebelum hal itu berubah,” tegasnya.
 

Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Vedant Patel mengatakan, pemerintah mencermati laporan tersebut. Mereka menambahkan, kami tentu saja terus mendukung pekerjaan penting UNRWA, dan ini harus dilanjutkan.
 

Israel menuduh lebih dari 2.135 staf badan tersebut menjadi anggota Hamas atau Jihad Islam Palestina – organisasi teror terlarang di Israel, Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara lain. Namun tinjauan independen PBB, yang dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Prancis, mengatakan Israel belum memberikan ‘bukti pendukung’ atas klaim tersebut.

Meskipun diakui kerangka kerja UNRWA yang kuat, laporan tersebut mengatakan bahwa mereka perlu berbuat lebih banyak untuk meningkatkan netralitas, pemeriksaan staf, dan transparansi.

Badan tersebut bersikeras bahwa mereka melakukan pemeriksaan referensi terperinci terhadap semua karyawan, dan membagikan daftar staf dengan Israel.

Pihak berwenang Israel berpendapat bahwa laporan tersebut mengabaikan parahnya masalah ini, dan mengklaim UNRWA memiliki hubungan sistematis dengan Hamas.

Permohonan Uni Eropa tersebut muncul ketika utusan kemanusiaan AS untuk Gaza, David Satterfield, mengulangi peringatan bahwa risiko kelaparan di seluruh wilayah Palestina, terutama di wilayah utara, sangat tinggi.
 

Situasi bencana ini disebabkan oleh pengepungan yang dilakukan Israel setelah serangan 7 Oktober. Satterfield mengatakan, Israel perlu melakukan segala upaya untuk menghentikan kelaparan dan menyerukan lebih banyak upaya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Sejauh ini, lebih dari 34.000 warga Palestina – sebagian besar perempuan dan anak-anak – telah terbunuh selama kampanye militer Israel di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Investigasi terpisah PBB sedang menyelidiki tuduhan Israel bahwa 12 staf UNRWA ikut serta dalam serangan 7 Oktober di Israel, yang menyebabkan sekitar 1.200 orang terbunuh dan sekitar 250 orang disandera.

UNRWA memecat 10 dari 12 anggota staf tersangka yang masih hidup setelah tuduhan tersebut.