Pemerintah Yakin Harga Beras Bakal Turun Maret, Paling Telat April

Jakarta: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah optimistis harga pangan, utamanya beras, akan melandai pada Maret 2024. Itu karena pada periode tersebut merupakan masa panen raya dan akan membuat stok beras melimpah di masyarakat.

"Maret perkiraan akan mulai masa panen di pertengahan, dan akan ada tren penurunan harga. Karena harga internasional pun mulai turun. Jadi ada dari dua sisi, suplai domestik dan impor kita akan membuat harga turun, jadi inflasi pangan di bulan depan akan lebih baik dan terkendali," ujar Susiwijono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024..

Susiwijono menambahkan, kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir utamanya disebabkan oleh pergeseran masa tanam akibat El Nino di akhir 2023. Hal itu mengakibatkan produksi saat itu berkurang dan menunda masa panen raya beras tahun ini.

Pemerintah juga tak merasa khawatir akan terjadi lonjakan harga kembali lantaran pada Maret dan April 2024 bertepatan dengan Ramadan dan Lebaran. Dengan prakiraan panen raya dan realisasi impor beras di periode tersebut, pola kenaikan harga di masa Ramadan dan Lebaran dapat tertahan dan terkendali.

"Masuk Ramadan di pertengahan Maret dan mudah mudah karena supply-nya sudah makin banyak, makin baik yang di domestik, dan impor, kita sangat yakin pasokan dan harga lebih baik, terkendali," terang Susiwijono.

Baca juga: BPS Ungkap Penyebab Harga Beras Terus Naik
 

Stok Bulog siap digelontorkan

Pria yang karib disapa Susi itu menambahkan, keyakinan itu berdasarkan pada upaya Bulog yang memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk disalurkan pada momen-momen besar seperti hari raya keagamaan. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga telah memastikan harga beras akan segera melandai.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pemerintah mengapresiasi langkah yang akan diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan investigasi guna mengetahui adanya potensi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam tren kenaikan harga beras saat ini.

"Itu akan lebih bagus, lebih fair. Tapi memang sejauh ini yang pemerintah lihat masalah harga beras ini adalah ada di supply dan demand. Karena posisinya, 21 atau sekarang 19 negara yang masih melakukan pelarangan ekspor, bahkan lima negara nyata-nyata melarang ekspor beras. Jadi memang supply di internasional dan domestik mengalami pergeseran," jelas Susi.