Cegah Penggelembungan Suara di Tingkat Kecamatan, Publik Diminta Ikut Mengawasi

Jakarta: Pengawalan suara Pemilu 2024 tidak boleh berhenti di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Publik diajak untuk terus menjaga suara mereka sampai ke tingkat nasional. Apalagi, menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nurhayati, dugaan penggelembungan suara terjadi di tingkat kecamatan.

Hal itu disampaikan Neni menanggapi fenomena melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam beberapa hari terakhir, meski sampai hari ini belum menembus ambang batas parlemen empat persen. Menurut Neni, lonjakan perolehan suara PSI adalah hal yang janggal.

"Manipulasi itu memang sangat rentan terjadi di rekap PPK (panitia pemilihan kecamatan). Mengawal suara memang bukan hanya di TPS, tapi juga di rekap PPK yang sangat rentan terjadi manipulasi suara," kata Neni kepada Media Indonesia, Senin, 4 Maret 2024.
 

Baca juga:  KPU-Bawaslu Harus Serius Usut Temuan Pergeseran Suara Tidak Sah ke Parpol

Ia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menelusuri apakah lonjakan suara PSI itu disebabkan adanya kekeliruan input data pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau memang karena faktor kesengajaan. Bagi Neni, kenaikan suara yang cukup signifikan di tengah proses rekapitulasi bukanlah hal yang wajar dan menjadi anomali.

"Jangan-jangan memang ada dugaan terjadi jual beli suara. Makanya Bawaslu seharusnya tidak tinggal diam, telusuri faktor apa yang mempengaruhi lonjakan kenaikan tersebut," ujar dia. 

Hingga Senin, 4 Maret 2024, total suara PSI sudah mencapai 3,13 persen dengan 2.404.212 suara. Suara PSI terus mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen. (MI/Tri Subarkah)