Ketua DPR Puan Maharani. MI/Susanto
Fachri Audhia Hafiez • 17 July 2024 19:21
Jakarta: Pemerintah diminta melakukan investigasi secara menyeluruh terkait kasus sopir ambulans Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Djoen Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), yang menurunkan jenazah bayi di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Insiden ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.
"Pemerintah dan pihak berwenang saya harap turun tangan melakukan investigasi karena dengan pola seperti itu, pastinya ini bukan kejadian pertama kali," kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.
Dia menyayangkan insiden itu. Hal tersebut merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
"Ini tidak pantas dan menurut saya kejadian yang tidak berhatinurani. Pemerintah harus melakukan evaluasi yang serius untuk memperbaiki layanan kesehatan,” tutur Puan.
Puan memandang perlu pemeriksaan terhadap sistem pelayanan ambulans di rumah sakit lainnya. Termasuk, dugaan pungli soal pelayanan ambulans.
Ketua DPP PDIP itu juga menyoroti ada perbedaan antara aturan dan teknis di lapangan. Khususnya, mengenai BBM yang digunakan ambulans.
"Ini harus ditelusuri di mana letak kesalahannya. Dalam aturan katanya memakai Pertalite, tapi lalu disebutkan memakai BBM yang lebih mahal, sehingga menimbulkan permasalahan. Ini juga memberatkan masyarakat dan kurang etis dilakukan karena meminta tambahan biaya kepada keluarga yang tengah berduka," ujar Puan.
Puan meminta ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, khususnya dari Dinas Kesehatan. Kemudian, harus ada evaluasi terhadap aturan agar tidak dijadikan celah perilaku pungli.
“Meskipun dilakukan oleh oknum, tapi ini membuka pertanyaan apakah kejadian seperti itu memang lumrah terjadi di rumah sakit daerah. Pengawasan harus lebih diperketat agar masyarakat tidak dirugikan akibat ketidakjelasan aturan,” ucap Puan.
Baca Juga:
Setiap Kelurahan di Surabaya Siagakan Satu Ambulans Gratis |