Ratusan orang melakukan aksi protes menentang sistem kuota pekerjaan di Dhaka, Bangladesh. (EPA)
Willy Haryono • 20 July 2024 13:17
Dhaka: Bangladesh telah mengumumkan pemberlakuan jam malam dan pengerahan pasukan militer untuk menangani bentrokan selama berhari-hari terkait aksi protes terhadap kuota pekerjaan pemerintah di seluruh negeri.
"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil," kata sekretaris pers Perdana Menteri Sheikh Hasina, Nayeemul Islam Khan, kepada kantor berita AFP, seraya menambahkan bahwa jam malam akan segera berlaku.
Melansir dari Al Jazeera, Sabtu, 20 juli 2024, polisi di ibu kota, Dhaka, sebelumnya melarang semua pertemuan publik pada hari itu – yang pertama sejak protes dimulai – untuk mencegah lebih banyak kekerasan.
Namun, hal itu tidak menghentikan putaran konfrontasi lain antara polisi dan pengunjuk rasa di sekitar kota berpenduduk 20 juta jiwa itu, meski ada penutupan internet yang bertujuan menggagalkan penyelenggaraan demonstrasi.
Tanvir Chowdhury dari Al Jazeera, melaporkan dari Dhaka, mengatakan pemberlakuan jam malam, yang dimulai pada tengah malam hanya akan menambah kebingungan publik dan rasa tidak tenang di negara tersebut.
"Orang-orang tidak dapat keluar selama dua hari terakhir karena penutupan. Sekarang ada jam malam, dan internet telah ditutup sepenuhnya sejak kemarin (Kamis) malam," ucapnya.
Chowdhury mengatakan pemerintah berharap menjauhkan "mahasiswa dan masyarakat dari jalan raya" dengan jam malam karena merasa kehilangan kendali atas aksi protes.
Ia menambahkan bahwa para pengunjuk rasa tampaknya "tidak berminat berkompromi," sementara pemerintah "semakin kehilangan kendali atas situasi di jalan meski menggunakan pasukan paramiliter dan polisi."
Aksi protes mahasiswa meletus setelah Pengadilan Tinggi Bangladesh pada 5 Juni memerintahkan pemulihan reservasi 30 persen pekerjaan pemerintah untuk anak-anak veteran yang berpartisipasi dalam gerakan pembebasan negara pada tahun 1971.
Baca juga: Mahasiswa Diserang di Bangladesh, Ketua HAM PBB: Tidak Bisa Diterima!