Masyarakat Probolinggo Diajak Lebih Cermat Memilih Investasi dan Layanan Keuangan

Probolinggo: Tawaran investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat masih menjadi hal yang perlu dicermati masyarakat. Di tengah semakin beragamnya layanan keuangan, pemahaman mengenai legalitas investasi dan perlindungan data pribadi menjadi bekal penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, baru-baru ini. Kegiatan bertema Waspada Kejahatan Aktivitas Keuangan Ilegal itu diselenggarakan melalui kerja sama Komisi XI DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang menjadi salah satu pembicara mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menerima penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat.

"Kalau ada yang menawarkan investasi dengan janji uang Rp10 juta menjadi Rp15 juta dalam tiga bulan, masyarakat jangan langsung percaya. Setiap penawaran investasi harus diperiksa legalitas dan izinnya, jangan sampai uang yang sudah dikumpulkan untuk kebutuhan pendidikan anak atau kebutuhan keluarga justru hilang karena investasi ilegal,” kata Misbakhun dalam keterangan dikutip, Jumat, 16 Oktober 2026.

Misbakhun juga mengingatkan bahwa legalitas suatu perusahaan tidak otomatis berarti seluruh produk atau aktivitas keuangannya telah memiliki izin yang sesuai. Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara izin pendirian atau kegiatan usaha perusahaan dan perizinan untuk menawarkan produk keuangan tertentu.

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner, dan Logistik OJK Darmansyah turut hadir sebagai pembicara. Keterlibatan OJK diharapkan dapat membantu masyarakat memahami karakteristik penawaran keuangan ilegal, hak sebagai konsumen, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan tawaran mencurigakan.


Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat kegiatan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dokumentasi/ istimewa.

Misbakhun berharap edukasi keuangan dapat mendorong masyarakat lebih teliti dalam mengambil keputusan, terutama ketika berhadapan dengan tawaran keuntungan yang tidak wajar. Ia juga mengingatkan pentingnya memeriksa informasi mengenai penyelenggara dan produk keuangan melalui kanal resmi OJK.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban investasi ilegal. Sektor keuangan harus dipahami dengan baik, sehingga masyarakat mengetahui hak-haknya dan dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak,” ungkapnya.

Menjaga Data Pribadi Saat Menggunakan Layanan Digital

Selain membahas investasi ilegal, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam kegiatan yang dihadiri Misbakhun di Kota Probolinggo pada hari yang sama. Kegiatan yang digelar Badan Supervisi OJK tersebut mengangkat tema Perlindungan Diri di Era Digital dan turut menyasar masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perkembangan teknologi telah memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan, mulai dari perbankan melalui telepon seluler hingga transaksi jual beli di platform daring. Namun, kemudahan tersebut juga perlu disertai pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan identitas dan data pribadi.

Misbakhun mengingatkan bahwa informasi pribadi perlu dijaga ketika masyarakat menggunakan layanan keuangan digital. Data yang dibagikan tanpa kehati-hatian berpotensi dimanfaatkan pihak lain untuk melakukan tindakan yang merugikan pemiliknya.

"Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan identitas maupun mengakses rekening kita," kata Misbakhun.

Ia juga menyoroti penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam berbagai layanan. Menurut dia, masyarakat perlu mempertimbangkan dengan cermat kepada siapa dokumen tersebut diberikan atau diperlihatkan, serta menghindari peminjaman dokumen pribadi tanpa kejelasan tujuan.

“Data pribadi itu berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan pemiliknya. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami hak-haknya dan makin bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital,” ujarnya.