Sekjen PBB Paparkan Empat Prioritas untuk Perkuat Kerja Sama Multilateral

Jakarta: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres memaparkan empat bidang yang perlu menjadi prioritas dalam memperkuat kerja sama multilateral, yakni perdamaian, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim, dan kecerdasan buatan (AI).

“Saya melihat ada empat bidang yang membutuhkan kemajuan dalam upaya memperkuat multilateralisme,” ujar Guterres dalam acara Foreign Policy Circle Talks bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What's Next?” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Guterres mengatakan peningkatan jumlah konflik, penderitaan manusia, dan pengabaian terhadap hukum internasional menunjukkan pentingnya penguatan kerja sama antarnegara. Ia menyoroti konflik di Timur Tengah, Ukraina, Sudan, Myanmar, dan Gaza sebagai bagian dari tantangan yang dihadapi sistem multilateral.

Menurut Guterres, konflik menguji kemampuan sistem multilateral untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional. Ia menegaskan perlunya dukungan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem tersebut agar hukum dapat ditegakkan di atas kekuatan.

Di bidang kedua, Guterres menyoroti kesenjangan pembiayaan pembangunan yang dihadapi negara berkembang. Ia menyebut kebutuhan pendanaan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan masih mengalami kekurangan lebih dari USD4 triliun per tahun.

Ia juga menyinggung keterbatasan ruang fiskal dan besarnya beban utang yang membatasi kemampuan negara berkembang untuk berinvestasi bagi masa depan. Karena itu, Guterres mendorong peningkatan pembiayaan pembangunan, penanganan persoalan utang, serta reformasi arsitektur keuangan internasional.

Transisi Energi hingga Tata Kelola AI

Terkait perubahan iklim, Guterres menekankan pentingnya percepatan transisi energi bersih untuk mendukung industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan energi. Ia juga menyerukan agar negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar USD300 miliar per tahun untuk mendukung transisi negara berkembang.

Guterres turut menyoroti pentingnya memastikan negara penghasil mineral kritis memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya mereka. Menurutnya, pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi bagian dari pemanfaatan mineral yang dibutuhkan dalam transisi energi.

Pada bidang keempat, Guterres menekankan perlunya tata kelola AI melalui kerja sama internasional. Ia mengatakan teknologi tersebut berpotensi mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dapat memperdalam ketimpangan apabila manfaatnya tidak dirasakan secara luas.

“AI harus mencerminkan kepentingan seluruh umat manusia dan memberikan manfaat bagi semua, sementara risikonya harus dikelola secara kolektif,” kata Guterres.

Ia menyebut PBB telah membentuk panel ilmiah internasional independen mengenai AI dan tengah mengupayakan kerangka kerja multilateral untuk mengelola risiko teknologi tersebut.

Guterres menegaskan bahwa penguatan multilateralisme membutuhkan institusi internasional yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia serta menghasilkan solusi bagi perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.

Baca juga: Indonesia Tegaskan Komitmen dan Kontribusi Konkret dalam Sistem Multilateral PBB