Indonesia Tegaskan Komitmen dan Kontribusi Konkret dalam Sistem Multilateral PBB

Jakarta: Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa Indonesia ingin terus berkontribusi dalam sistem multilateral dengan membawa gagasan, sumber daya manusia, dan solusi untuk mendukung perdamaian dunia.

“Bagi Indonesia, multilateralisme bukan tentang memiliki tempat di meja perundingan. Ini tentang apa yang bisa kita bawa ke meja tersebut,” ujar Menlu Arrmanatha dalam acara Foreign Policy Circle Talks bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What's Next?” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 19 Oktober 2026/

Menlu Arrmanatha, atau akrab disapa Menlu Tata, menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia berlandaskan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta ditujukan untuk melayani rakyat.

Dalam acara yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Menlu Tata menyebut pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai salah satu bentuk keterlibatan Indonesia dalam sistem multilateral. Pasukan penjaga perdamaian Indonesia telah bertugas di bawah bendera PBB sejak 1957.

“Kita tidak hanya datang untuk berpartisipasi, tetapi juga membawa gagasan, sumber daya manusia, dan solusi,” sebut Menlu Tata. 

Selain itu, ia mengatakan Indonesia turut berperan dalam penyusunan agenda pembangunan internasional. Ia menyebut Indonesia membantu membentuk agenda awal 2030 dan siap berkontribusi dalam penyusunan agenda pembangunan setelah 2030 yang lebih ambisius.

Menlu Tata juga menyoroti dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina. Ia mengaitkan sikap tersebut dengan sejarah Indonesia serta nilai kedaulatan, kesetaraan, dan solidaritas.

Saat ini, lanjut Menlu Tata, Indonesia bertugas di Dewan Auditor PBB dan memegang presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. 

Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030 serta mengajukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Ini bukan sekadar gelar. Ini adalah tanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan memperkuat sistem multilateral agar lebih efektif,” pungkas Menlu Tata.

Baca juga: Menlu Tata Tegaskan Reformasi PBB sudah Mendesak demi Hadapi Tantangan Global