Pemprov Jabar Siapkan Cirebon dan Purwakarta Jadi Pusat Pemerintahan

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Cirebon dan Purwakarta sebagai alternatif pusat pemerintahan sementara untuk mengantisipasi potensi dampak aktivitas Sesar Lembang di kawasan Bandung Raya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah provinsi tengah menyusun langkah mitigasi dan memperhitungkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sesar tersebut. Salah satu skenario yang disiapkan ialah mengalihkan sementara kegiatan pemerintahan ke daerah yang dinilai relatif lebih aman.

Herman menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan apabila terjadi bencana berskala besar, termasuk kemungkinan pemindahan pusat pemerintahan sementara.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Perlu dipastikan sarana pendukung yang dibutuhkan ketika bencana terjadi tersedia, termasuk alat berat dan perlengkapan lainnya," kata Herman, Selasa, 13 Oktober 2026.

Berdasarkan kajian awal, Cirebon dan Purwakarta dinilai relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang sehingga dipertimbangkan sebagai lokasi pusat pemerintahan sementara. Pemprov Jabar kini mempersiapkan kebutuhan pendukung di gedung milik pemerintah provinsi yang berada di kedua daerah tersebut.
 

"Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana," jelasnya.

Herman mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum tersedia di gedung pemerintahan tersebut. Salah satu kebutuhan yang disiapkan ialah perangkat untuk mendukung pemantauan dan koordinasi penanganan bencana.

"Pusat kendali tersebut perlu dilengkapi aplikasi dan ruang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penanganan bencana. Dengan begitu, kantor pemerintah di Cirebon maupun Purwakarta dapat difungsikan sebagai pusat komando apabila diperlukan," katanya.


Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Suaidi Ahadi saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 5 September 2026. Foto: Antara.

Terkait kebutuhan anggaran, Herman mengatakan pembahasannya akan dilakukan bersama DPRD Jawa Barat dalam proses penyusunan APBD 2027. Pembahasan anggaran tersebut saat ini tengah berlangsung.

"Kita sudah membahas hal ini agar perencanaan dan penganggarannya dapat dipersiapkan, terutama karena sekarang kita memasuki pembahasan APBD 2027," kata dia.

Selain menyiapkan fasilitas pemerintahan, Pemprov Jabar mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Upaya tersebut mencakup pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi berskala besar.

"Yang tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Minimal, masyarakat harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain di sekitarnya," katanya. (Depi Gunawan)