Hadapi Potensi Eskalasi Timur Tengah, AS Siapkan Tambahan Pasukan ke Israel

Washington: Amerika Serikat (AS) bersiap mengerahkan tambahan pasukan dan pesawat ke Israel dalam beberapa pekan mendatang di tengah persiapan menghadapi kemungkinan eskalasi di Timur Tengah.

Situs berita Israel, Walla, mengutip sejumlah sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, Minggu, 4 Oktober 2026 melaporkan sekitar 3.000 personel militer AS saat ini ditempatkan di berbagai wilayah Israel.

Personel tersebut antara lain bertugas mengoperasikan sistem pertahanan udara bersama pilot, kru pendukung, personel logistik, serta pasukan yang bertugas di markas militer.

“Militer AS juga melakukan rotasi pasukan secara rutin dalam beberapa pekan terakhir seiring sejumlah unit menyelesaikan penugasan mereka di kawasan tersebut,” sebut laporan Walla, dikutip dari Anadolu.

Menurut laporan itu, pasukan dan pesawat tambahan diperkirakan tiba di Israel dalam beberapa pekan mendatang sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan eskalasi di Timur Tengah.

Pengerahan tersebut berlangsung di tengah peningkatan kehadiran militer AS di kawasan. Sejumlah laporan sebelumnya menyebut Washington menambah pasukan dan aset angkatan laut seiring meningkatnya ketegangan dengan Iran.

Israel Waspadai Iran

Seorang pejabat keamanan senior Israel yang dikutip Walla mengatakan negara-negara yang menjadi lawan Israel mengamati secara dekat pemilu di Israel dan AS. Mereka juga menilai kemungkinan melakukan serangan untuk memengaruhi kedua pemilu tersebut dan mengguncang situasi tanpa memicu eskalasi yang lebih luas.

“Mereka memahami bahwa respons Israel kali ini akan sangat agresif,” kata pejabat tersebut.

Walla melaporkan militer Israel terus mempersiapkan kemungkinan konfrontasi baru dengan Iran maupun memburuknya situasi keamanan secara cepat di tengah ketegangan yang berlanjut antara Teheran dan Washington.

Persiapan tersebut mencakup kemungkinan operasi yang dapat dilakukan Israel dalam konfrontasi yang lebih luas, termasuk sasaran potensial di Iran.

Militer Israel juga terus berkoordinasi erat dengan Komando Pusat AS (CENTCOM) untuk menghadapi sejumlah skenario, termasuk kemungkinan serangan rudal Iran.

Perkembangan itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya siap menempuh jalur diplomasi untuk mencapai solusi yang adil.

Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan para duta besar dan perwakilan diplomatik di Teheran, Iran, menurut kantor berita resmi Iran, IRNA.

Iran sebelumnya menyampaikan tujuh syarat kepada Washington terkait pembukaan kembali Selat Hormuz melalui mediasi Qatar dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum PBB pada akhir September. Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington tidak menerima persyaratan tersebut.

Ketegangan dengan Houthi

Walla juga melaporkan pejabat militer Israel menilai konfrontasi dengan kelompok Houthi di Yaman dapat memengaruhi aliansi dan kesepahaman yang lebih luas di kawasan.

Penilaian Israel tersebut berkaitan dengan kemungkinan meningkatnya kerja sama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam menghadapi Houthi. Perkembangan itu juga dinilai berpotensi berdampak terhadap isu regional lain, termasuk Lebanon dan pengaruh Iran di negara tersebut.

Seorang pejabat keamanan senior Israel mengatakan terdapat keyakinan bahwa negara-negara yang tidak bergabung dalam konfrontasi melawan Houthi sekarang akan menghadapi serangan kelompok tersebut sendirian.

“Siapa pun yang tidak bergabung dalam konfrontasi melawan Houthi sekarang akan tetap sendirian dan menghadapi serangan mereka,” kata pejabat tersebut.

Pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan Houthi meningkat pada September. Kelompok tersebut menguasai sejumlah lokasi penting di Provinsi Al Hudaydah dan Taiz, termasuk kota strategis Mokha, serta bergerak menuju Pulau Mayun yang menghadap Selat Bab el-Mandeb.

Yaman telah dilanda perang sejak Houthi merebut Sanaa dan sejumlah provinsi pada September 2014. Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi kemudian melakukan intervensi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.