Penggabungan Koordinasi Hilirisasi dan Transisi Energi Dinilai Sangat Strategis

Jakarta: Langkah pemerintah membentuk Kementerian Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai tepat. Kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu membuka peluang untuk memperkuat integrasi kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, dan industrialisasi nasional.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi strategis karena kedua sektor memiliki keterkaitan erat. Hilirisasi mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar, sedangkan daya saing industri ke depan semakin ditentukan ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi.

"Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur dalam keterangannya, Sabtu, 4 Oktober 2026.

Menurut Fatkur, besarnya skala hilirisasi terlihat dari realisasi investasi pada Semester I 2026 yang mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Dari jumlah tersebut, Rp206,5 triliun berasal dari sektor mineral, antara lain nikel Rp71 triliun, bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, serta besi dan baja Rp30,2 triliun. 

Menurut dia, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dapat menjadi ruang menghubungkan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi secara lebih terpadu.

Modal lainnya terlihat dari perkembangan hilirisasi mineral. Produksi nikel olahan Indonesia telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia, jauh dibandingkan sekitar 22 ribu ton pada 2014. 

Hilirisasi juga meluas ke komoditas lain. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun, sedangkan Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR Mempawah memiliki kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.

"Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global," ujar Fatkur.

Dia menilai pekerjaan berikutnya adalah membawa hilirisasi menuju produk dengan nilai tambah semakin tinggi. Nikel, misalnya, perlu didorong hingga prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang.

Sementara itu, tembaga dapat dikembangkan menuju kabel, komponen kelistrikan dan elektronik, sedangkan bauksit diarahkan sampai aluminium dan berbagai produk turunannya. Dengan strategi tersebut, hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi menjadi fondasi reindustrialisasi nasional.

Dari sisi ketahanan energi, Fatkur menyoroti lifting minyak 2025 sebesar 605,3 ribu barel per hari yang kembali memenuhi target APBN serta pelaksanaan B50 yang diarahkan untuk menekan ketergantungan terhadap impor solar. Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa hingga Rp170 triliun.

Menurut dia, penguatan produksi domestik dan substitusi impor dapat membuat industri nasional lebih tahan terhadap gejolak energi global.

"Di sinilah keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi penting. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya. Karena itu, pengembangan hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya perlu semakin diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter,” kata Fatkur.

Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono melihat pemberian tanggung jawab yang lebih luas kepada Bahlil sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini melibatkan banyak kementerian.

Dia mengatakan hilirisasi bersinggungan dengan pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan, sedangkan transisi energi juga membutuhkan keterlibatan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.

"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.

Menurut Kristian, kesinambungan peran Bahlil juga dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya. Sebelum menjadi Menko, Bahlil telah memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Kementerian ESDM.

Pada Juli 2025, Satgas menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai USD38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun. Pengalaman menangani proyek dan hambatan lintas sektor tersebut dinilai dapat memangkas proses adaptasi dalam posisi barunya.

"Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan," kata Kristian. 

Namun, dia mengingatkan mandat yang semakin besar harus dibarengi mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas.


Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Foto: BPMI Setpres. 

Kristian menilai capaian lifting minyak serta PNBP Kementerian ESDM 2025 sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target dapat menjadi bagian dari rekam kinerja sektor yang relevan dalam membaca perluasan mandat Bahlil. 

Menurut dia, ke depan, keberhasilan Bahlil perlu dibuktikan melalui hasil yang lebih luas, mulai dari realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, pengurangan ketergantungan impor energi, penciptaan lapangan kerja, hingga bertambahnya kapasitas energi terbarukan.

"Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik," ujar Kristian. 

Dia menilai mandat baru tersebut berpotensi memperkuat koordinasi pemerintah sepanjang diikuti tata kelola yang akuntabel dan mampu memastikan manfaat hilirisasi serta pengelolaan energi semakin dirasakan masyarakat.