242.000 Guru PPPK Paruh Waktu akan Jadi ASN Pusat Tanpa Tes

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar. (Kemendikdasmen)

242.000 Guru PPPK Paruh Waktu akan Jadi ASN Pusat Tanpa Tes

Muhamad Marup • 18 November 2026 22:10

Jakarta: Sebanyak 242.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu sekaligus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat. Proses tersebut berlaku mulai 1 Januari 2027.

"Intinya, mereka tidak perlu mengikuti tes. Statusnya otomatis beralih menjadi penuh waktu dan menjadi ASN pusat. Pengalihan tersebut berlaku serentak pada 1 Januari 2027," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani dalam acara Ngopi Bareng di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Nunuk menerangkan, peralihan tersebut mencakup peralihan pembiayaan. Pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan gaji guru tersebut karena seluruh pembiayaan akan dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan anggaran Direktorat Jenderal GTK.

"Pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan gaji mereka karena akan terjadi penggajian ganda. Seluruh gaji sudah ditarik ke pusat dan dikelola Kementerian Keuangan melalui anggaran Ditjen GTK. Saat ini untuk tahap pertama, sudah ditransfer anggaran lebih dari Rp23 triliun," ujarnya.


Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani. Foto: Metrotvnews.com/Marup



Nunuk mengatakan Pemerintah daerah saat ini diminta memprioritaskan perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu yang masa kontraknya berakhir pada Oktober. Perpanjangan tersebut disarankan untuk jangka waktu satu tahun.

Di sisi lain, Kemendikdasmen sedang melakukan verifikasi terhadap sekitar 242.000 guru PPPK paruh waktu yang akan dialihkan statusnya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh guru masih aktif mengajar, tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan benar-benar menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.

"Kita perlu memastikan bahwa guru-guru tersebut benar-benar masih ada, masih mengajar, terdata di Dapodik, dan menjalankan fungsi sebagai guru," jelasnya.

Proses pendataan melibatkan operator dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pemerintah juga memastikan tidak ada guru yang sudah tidak mengajar atau tidak menjalankan tugas lebih dari dua semester berturut-turut.

Pemetaan dilakukan secara maraton melalui tiga wilayah, yakni Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Rapat koordinasi pertama telah dilaksanakan di Makassar dengan melibatkan sejumlah pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di wilayah Indonesia Timur.

Setelah proses verifikasi, Kemendikdasmen akan menyiapkan perangkat pendukung, termasuk regulasi dan petunjuk teknis pengalihan status. Nunuk menyebut penataan tata kelola guru hingga ke pemerintah pusat membutuhkan landasan hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini, penyusunan regulasi tersebut masih berjalan. Pemerintah berharap seluruh perangkat hukum yang menjadi dasar penataan guru dapat tersedia pada akhir 2026.

Meski nantinya berstatus ASN pusat, pengelolaan guru tetap melibatkan pemerintah daerah. Menurut Nunuk, penentuan kebutuhan, penetapan, pemindahan antardaerah, distribusi, hingga redistribusi guru akan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

(Muhamad Marup)