Gubernur NTT Nonaktifkan Oknum Pejabat yang Diduga Lecehkan Siswi Magang

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengikuti jalan Sehat dalam ajang Tour de EnTeTe di Flores Timur. ANTARA/HO-Humas Pemprov NTT

Gubernur NTT Nonaktifkan Oknum Pejabat yang Diduga Lecehkan Siswi Magang

Silvana Febiari • 19 November 2026 23:42

Kupang: Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menonaktifkan sementara seorang pejabat eselon II berinisial YAK dari jabatan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT. Pejabat tersebut diduga melakukan pelecehan seksual kepada siswi magang (16) di kantor gubernur.

“Malam hari ini saya sudah menandatangani penonaktifan sementara sebagai Kepala Biro Adpim, Saudara YAK. Ini merupakan rekomendasi dari tim sebagai sebuah langkah administratif untuk memastikan hasil pemeriksaan nanti berjalan dengan baik,” katanya di Kupang, dilansir Antara, Kamis malam, 19 November 2026.

Melki menerima laporan dari tim yang dibentuk dan ditugaskan sejak akhir pekan lalu untuk memeriksa kasus tersebut. Tim juga memberikan rekomendasi kepada gubernur terkait langkah yang perlu diambil dalam menangani dugaan kasus itu.


Tim yang dibentuk itu terdiri atas Sekda NTT, Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Inspektorat, serta Pelaksana Tugas Kabiro Hukum serta tim lainnya yang sudah memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan kasus tersebut.

Penonaktifan sementara YAK bertujuan memastikan pemeriksaan dugaan pelecehan seksual terhadap siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) berjalan objektif tanpa gangguan atau intervensi. Langkah administratif ini juga untuk mencegah adanya pihak yang berupaya memengaruhi proses maupun hasil pemeriksaan.

“Proses pemeriksaan terhadap YAK akan dilakukan pada Jumat (20 November),” ungkap dia.


Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: Dok. Antara.

Melki mengatakan dugaan pelecehan seksual ini juga telah menjadi atensi pihak kepolisian. Namun pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada proses pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai.

“Baik Pemprov NTT dan kepolisian juga telah memberikan perhatian terhadap pendampingan korban, termasuk memastikan kondisi psikologisnya tetap terjaga,” tutur dia.

Ia mengimbau masyarakat tidak memberikan penilaian atau justifikasi yang berpotensi menyudutkan korban maupun keluarganya selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Saya ingin meminta kepada seluruh pihak untuk kita juga tidak memberikan justifikasi apa pun kepada korban ataupun keluarga korban, sehingga pemeriksaan ini yang lagi berjalan di pemerintah provinsi dan juga di kepolisian bisa berjalan dengan baik,” ungkap dia.

(Silvana Febiari)