Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto saat bertemu dengan mahasiswa yang menggelar demo berkaitan dengan kasus Bupati Kupang di Mapolda NTT. ANTARA/Ho-Humas Polda NTT
Polda NTT Bentuk Tim Khusus Tangani Dugaan Pelecehan Bupati Kupang
Lukman Diah Sari • 18 November 2026 13:19
Kupang: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) membentuk tim khusus dan menambah personel penyidik untuk mempercepat penanganan perkara dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang Yosef Lede terhadap seorang mahasiswi di rumah jabatan bupati.
Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto mengatakan, tim khusus tersebut dibentuk untuk memperkuat Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
“Untuk mempercepat proses ini, saya juga sudah membentuk tim khusus untuk mem-back up PPA-PPO dalam menangani kasus ini. Kita tambahkan penyidiknya, kita asistensi dengan beberapa direktur reserse yang lain untuk memastikan ini berjalan cepat, ini berjalan benar,” kata Reza, melansir Antara, Rabu, 18 November 2026.
“Kita cepat, tapi kita tidak boleh ada yang terlewat, sehingga bisa diputus maksimal sesuai dengan undang-undang,” ujar Reza.

Direktur PPA dan PPO NTT Kombes Pol Nova Irene Surentu di Kupang pada Senin (16/11/2026). ANTARA/Kornelis Kaha
Terkait desakan mahasiswa agar Bupati Kupang diperiksa, Reza mengatakan penyidik Polda NTT telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri mengenai mekanisme pengajuan izin pemeriksaan terhadap pejabat negara. Ia menjelaskan surat permohonan pemeriksaan yang disiapkan penyidik akan diteruskan ke Bareskrim Polri untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai prosedur administrasi yang berlaku.
“Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin, izin untuk memeriksa terlapor bisa kita laksanakan,” jelas dia.
Reza memastikan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Pembentukan tim khusus dan penambahan penyidik tersebut menjadi langkah Polda NTT dalam memperkuat penanganan perkara di tengah desakan mahasiswa dan masyarakat agar proses hukum berjalan transparan serta memberikan kepastian hukum.