Kepala BGN Sudaryono saat sidak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi. Foto: Dok. BGN.
BGN Siapkan Skema Khusus untuk Perluas MBG di Wilayah 3T
Siti Yona Hukmana • 20 November 2026 15:45
Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Hingga saat ini, 3.400 lokasi telah masuk tahapan verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan jangkauan program.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan persiapan lebih cermat. Hal itu agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.
Menurut Sudaryono, wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi harus mendapatkan prioritas karena memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.
Sudaryono menyebutkan, potensi jumlah SPPG yang akan diaktivasi di wilayah 3T secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 3.000 hingga 5.000 unit.

Kepala BGN Sudaryono saat sidak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi. Foto: Dok. BGN.
Untuk wilayah Jambi sendiri, terdapat sembilan lokasi yang saat ini sedang menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan layanan di daerah 3T.
"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," kata Sudaryono.
Sudaryono menambahkan, BGN tengah menyusun petunjuk teknis khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan tersebut diperlukan karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif bagi dapur di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan dapur di wilayah perkotaan.
Menurut Sudaryono, perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tersebut.
"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ungkap Sudaryono.
Sudaryono menegaskan, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus terhadap dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi, termasuk penyesuaian anggaran, insentif, dan komponen biaya kemahalan.
Sudaryono juga menyebutkan untuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, diperlukan skema tersendiri agar mitra yang membangun dapur memiliki kepastian dalam menjalankan program.
"Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda," kata Sudaryono.