Pemerintah Menganggarkan Rp25 Miliar untuk Audit Bangunan 80 Ponpes

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan pemerintah menganggarkan Rp25 miliar untuk mengaudit bangunan 80 pondok pesantren (ponpes). Sasaran yang diaudit yakni ponpes yang tua dan rawan rubuh.

"Untuk pesantren, baru sekitar 80 (ponpes) yang sedang dalam proses audit," kata Cak Imin usai memimpin rapat tingkat menteri di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 17 Oktober 2025.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengingatkan jumlah ponpes di Indonesia sangat banyak. Maka, proses audit fisik bangunan ponpes ini akan terbagi beberapa gelombang.

"Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, yang batch 1 itu sekitar Rp25 miliaran," kata Dody.

Bangunan ponpes yang diprioritaskan diaudit memiliki kriteria bangunan yang berumur lebih dari 10 tahun. Selain itu, bangunan dengan lebih dari dua tingkat dan ponpes yang memiliki lebih dari 1.000 santri.


Basarnas evakuasi satu jenazah dari reruntuhan bangunan musala Ponpes Al Khoziny. Dokumentasi/Basarnas Surabaya.

Satgas Penataan Pembangunan Pesantren yang bertugas melakukan proses audit tersebut. Satgas ini dibentuk untuk mengaudit dan merehabilitasi bangunan ponpes yang rawan ambruk.

Satgas ini bekerja dengan menindaklanjuti laporan yang diterima dan turun langsung mengecek kondisi gedung pesantren. Satgas Penataan Pembangunan Pesantren melibatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, hingga pemerintah daerah.