Calon PM Jepang Hindari Kunjungan ke Kuil Perang di Tengah Pertikaian Politik

Tokyo: Ketua baru partai berkuasa Jepang, Sanae Takaichi, menghindari kunjungan ke kuil perang kontroversial di Tokyo pada Jumat 17 Oktober 2025, karena pertikaian politik semakin memanas terkait pencalonannya sebagai perdana menteri.

Takaichi menjadi pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 4 Oktober, tetapi tujuannya untuk menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang terhambat oleh runtuhnya koalisi yang berkuasa pekan lalu.

Seperti dilansir Channel News Asia, Jumat 17 Oktober 2025, LDP kini sedang dalam pembicaraan untuk membentuk aliansi yang berbeda, yang meningkatkan peluang Takaichi untuk menjadi perdana menteri dalam pemungutan suara parlemen yang menurut laporan media kemungkinan akan berlangsung pada hari Selasa.

Kunjungan para pemimpin tinggi sebelumnya ke Yasukuni, yang bahkan menghormati penjahat perang yang dihukum, telah membuat marah Tiongkok dan Korea Selatan, dan tidak ada perdana menteri Jepang yang berkunjung sejak 2013.

Takaichi, yang dipandang sebagai seorang konservatif garis keras dan berhaluan keras terhadap Tiongkok dari kubu sayap kanan LDP, telah berkunjung sebelumnya, termasuk sebagai menteri pemerintahan.

Namun pada hari Jumat, di hari pembukaan festival musim gugur, perempuan berusia 64 tahun itu mengirimkan persembahan dan laporan menyebutkan bahwa ia kemungkinan akan menahan diri untuk tidak berkunjung agar tidak membuat marah negara-negara tetangga Jepang.

Kunjungan terakhir perdana menteri adalah pada tahun 2013 oleh mendiang Shinzo Abe, yang merupakan mentor Takaichi. Tiga penerusnya, termasuk perdana menteri yang akan lengser, Shigeru Ishiba, tidak hadir.

Kunjungan Trump

Waktu terus berjalan bagi Takaichi untuk menjadi perdana menteri kelima Jepang dalam beberapa tahun terakhir, sementara Presiden AS Donald Trump dijadwalkan mengunjungi Jepang pada akhir Oktober.

Rincian kesepakatan perdagangan Washington dan Tokyo masih belum terselesaikan, dan Trump -,yang memiliki hubungan hangat dengan Abe pada masa jabatan pertamanya,- menginginkan Jepang menghentikan impor energi Rusia dan meningkatkan anggaran pertahanan.

Mitra koalisi LDP selama 26 tahun, Partai Komeito, memutuskan aliansi mereka pada 10 Oktober. Komeito mengatakan bahwa LDP gagal memperketat aturan pendanaan partai menyusul skandal dana gelap yang merugikan yang melibatkan pembayaran ilegal jutaan dolar.

LDP minggu ini memulai pembicaraan tentang pembentukan koalisi baru dengan Partai Inovasi Jepang (JIP). Kedua partai tersebut akan kekurangan dua kursi untuk mencapai mayoritas, tetapi aliansi tersebut kemungkinan besar akan memastikan Takaichi berhasil menjadi perdana menteri.

Hal ini karena meskipun Takaichi membutuhkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen untuk menjadi perdana menteri, dalam putaran kedua pemilihan dua arah, ia hanya membutuhkan lebih banyak dukungan daripada kandidat lainnya.

Kendala yang mungkin terjadi adalah jika partai-partai oposisi menyepakati kandidat lawan, tetapi pembicaraan tentang hal ini minggu ini tampaknya tidak banyak menghasilkan kemajuan.

"Saya yakin kita telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan rasa saling percaya karena Presiden (LDP) Takaichi dan saya sangat dekat dalam banyak hal, termasuk pandangan kami tentang isu-isu terkini dan filosofi politik negara," ujar Fumitake Fujita, salah satu ketua JIP, pada hari Kamis.

Namun, ia juga mengakui adanya perbedaan kebijakan yang besar di beberapa bidang tertentu, seperti usulan JIP untuk melarang sumbangan politik dari perusahaan. Perundingan lebih lanjut dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat.