Industri Tekstil Diperkuat Demi Tercipta Lapangan Kerja yang Besar

Jakarta: Gerakan Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperkuat industri tekstil nasional. Tujuannya agar tercipta lapangan kerja yang besar dan menumbuhkan ekonomi nasional.

AMTI yang terdiri dari akademisi, pengusaha, pedagang pasar dan pegiat tekstil melakukan Sarasehan dengan tema "Satu Tekstil, Tekstil Indonesia". Sarasehan ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menggunakan produk tekstil Indonesia.

"Dalam kesempatan ini, AMTI mengapresiasi Menkeu Purbaya untuk terus menahan produk impor yang masuk ke Indonesia," kata Koordinator Gerakan AMTI Iqbal dalam keterangannya, Senin, 3 November 2025.

AMTI juga meminta pemerintah mengaudit industri anggota Asosiasi Benang dan serat (APSyfi) dan Asosiasi Pertekstilan (API), terutama industri yang berada di Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Berikat dan Kawasan Industri tujuan Ekspor ( KITE).

"Hal ini mendesak dilakukan audit karena AMTI menduga mereka memanfaatkan fasilitas ini untuk mengalirkan produknya ke pasar dalam negeri sehingga mengganggu iklim berusaha industri tekstil yang berada di luar kawasan tersebut," ujar Iqbal.

(Ilustrasi. Foto: Dok istimewa)

Kritisi 2 asosiasi tekstil

AMTI mengkritik dua asosiasi tekstil yang terus mengkritisi pemerintah sehingga menyebabkan narasi negatif industri. Menurut Iqbal banyak anggota asosiasi justru melakukan upaya 'buang badan' sehingga seolah-olah semuanya salah pemerintah.

"Ini merupakan praktik Buang Badan agar mereka tidak disalahkan karena industri tekstil selama delapan tahun terakhir hingga 2024 mengalami keterpurukan, PHK bahkan tutup," ujar dia.

Untuk itu, AMTI mendukung pemerintah untuk memperbaiki tata niaga industri tekstil sehingga seminim mungkin produk jadi, benang dan kain dari luar yang masuk ke pasar dalam negeri. Ia berharap narasi negatif tidak mengganggu iklim investasi dan pemulihan.

"AMTI meminta agar Menkeu mempermudah IKM tekstil untuk mendapatkan akses kredit modal kerja untuk mereka berusaha. Kami juga meminta pemerintah menertibkan e-commerce juga pasar-pasar tradisional yang menjual barang barang impor murah," tutup Iqbal.