Kesepakatan Tarif 19 Persen bagi Indonesia, Bikin AS Menang Besar

Jakarta: Kesepakatan tarif yang dijalin antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dinilai memberikan kemenangan besar bagi AS. Padahal banyak yang bisa dilakukan sebelum menyetujui dan menyepakati apa yang menjadi tekanan dari Negeri Paman Sam kepada kepentingan ekonomi nasional.

Melalui media sosialnya, Trump menulis bahwa kedua negara sepakat untuk menyetujui tarif impor di antara keduanya. Barang Indonesia yang masuk ke Amerika dikenakan tarif sebesar 19 persen, sementara barang Amerika masuk ke Indonesia bebas tidak dikenakan tarif.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri mengatakan, Trump mendapat keuntungan dalam negosiasi antara kedua negara. Ia mempertanyakan, penetapan tarif 19 persen terhadap Indonesia dan bagaimana seharusnya langkah Indonesia.

“Saya melihat dan menilai model negosiasi yang dilakukan tim yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu lembek. Terkesan meminta belas kasihan dan hanya terfokus kepada Pemerintah AS,” kata Ketua Dewan Pakar Asprindo itu dikutip Jumat, 18 Juli 2025.

Ia menilai, seharusnya tim itu menggunakan sentimen bersama karena adanya ancaman retaliasi kolektif bersama BRICS. Tahap selanjutnya adalah melakukan pendekatan ke Kongres, yang merupakan pusat pembuatan kebijakan politik dan pemerintahan AS dibuat, serta negosiasi ke pelaku bisnis AS yang mempunyai kepentingan.

“Lobi intensif juga dilakukan dengan menawarkan barang-barang sangat dibutuhkan industri AS untuk investasi yang mendatangkan keuntungan antara lain pengolahan nikel, rear earth, baterai dan mobil listrik. Semua itu disertai janji perbaikan kemudahan birokrasi dan kepastian hukum di Indonesia,” ujarnya.
 

Baca juga:  Serangan Drone ke Ladang Minyak Irak Bikin Harga minyak Melonjak

(Ketua Dewan Pakar Asprindo Didin S Damanhuri. Foto: Dok istimewa)

Diversifikasi ekspor ke pasar non-tradisional

Lebih lanjut, untuk menambah posisi tawar Didin menilai bisa dilakukan dengan cara lain, seperti segera melakukan diversifikasi tujuan ekspor ke pasar non-tradisional. Selain itu, pemerintah seharusnya bisa memobilisasi opini publik seluas mungkin, sehingga tidak terkesan berjalan sendirian.

Sementara itu, Guru Besar IPB ini menilai AS hendaknya menciptakan rantai pasok bagi perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi bagian dari Investasi AS di Indonesia dengan beberapa skema seperti di antaranya joint venture, subkontrak dan lain-lain dengan perusahaan lokal.

“Kemudian, perlu juga dilakukan peningkatan akses pembiayaan ekspor lewat LPEI dan strategi promosi ekspor UMKM yang go global dengan digitalisasi. Tentu saja juga disertai dengan membangkitkan perdagangan dan pasar dalam negeri,” ungkap Didin.