Musyawarah dan Mufakat Jadi Cara Bijak untuk Penyelesaian Masalah Agraria

Ketapang: Pakar hukum Suhardi Somomoeljono menegaskan bahwa musyawarah dan mufakat harus selalu didahulukan dalam menyelesaikan konflik agraria sebelum menempuh jalur hukum. Menurutnya, penyelesaian damai melalui dialog terbuka merupakan langkah yang paling bijak untuk menghindari perpecahan sosial.

Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Rakyat yang digelar oleh ARUN bersama masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Suhardi juga menyampaikan terkait penyelesaian konflik agraria yang telah puluhan tahun membelenggu warga.

"Kalau kita bisa menyelesaikan masalah melalui musyawarah, kenapa harus langsung bertarung di meja hijau? Tapi, jika musyawarah buntu, maka jalur hukum harus kita ambil dengan persiapan yang matang," kata Suhardi dikutip Senin, 11 Agustus 2025.
 

Baca juga:  Cheryl Darmadi Jadi Buronan Kasus Pencucian Uang Duta Palma

Suhardi juga membedah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), termasuk prinsip hak menguasai negara dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat maupun pemilik tanah yang sah. Ia menjelaskan, alasan kasus agraria melemah di pengadilan.

"Kasus-kasus agraria kerap melemah di pengadilan bukan karena rakyat tidak memiliki hak, melainkan karena lemahnya bukti dan minimnya strategi hukum," ungkap dia.

Ia menyayangkan kasus yang telah membebani warga selama 30 tahun ini tak kunjung usai. Suhardi meminta kepada masyarakat agar tetap solid dan tidak mudah terprovokasi sebab perjuangan hukum adalah maraton, bukan lari cepat sehingga harus siap secara mental, administratif, dan logistik.

"Saya berjanji akan mengawal kasus ini bersama DPP ARUN hingga tuntas. Kita tidak akan berhenti di sini. Ini baru awal. Saya akan bersama kalian sampai hak ini kembali,” tutupnya.