Pemimpin Uni Eropa Tegaskan Perbatasan Ukraina Tak Boleh Diubah Paksa

Brussels: Para pemimpin Eropa memperingatkan agar perbatasan Ukraina tidak diubah melalui kekerasan, dua hari menjelang pertemuan puncak Amerika Serikat–Rusia di Alaska yang akan membahas mengenai perang Ukraina.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menyatakan, “Rakyat Ukraina harus memiliki kebebasan untuk menentukan masa depan mereka.” Pernyataan itu menegaskan prinsip “integritas teritorial” harus dihormati dan “perbatasan internasional tidak boleh diubah dengan kekerasan.”

Mengutip dari BBC, Selasa, 12 Agustus 2025, pernyataan tersebut ditandatangani oleh 26 dari 27 pemimpin Uni Eropa. Satu-satunya yang tidak menandatangani adalah Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang dikenal memiliki hubungan bersahabat dengan Rusia dan kerap mencoba menghalangi dukungan Uni Eropa untuk Ukraina.

Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap tindakan Moskow di Ukraina, yang bagi banyak negara, khususnya yang berbatasan langsung dengan Rusia atau memiliki pengalaman pahit di bawah pendudukan Soviet, dinilai bisa menjadi ancaman nyata dalam waktu dekat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Swedia dan Finlandia telah bergabung dengan NATO, negara-negara Baltik mengaktifkan kembali wajib militer, dan Polandia mengalokasikan miliaran dolar untuk membangun penghalang di perbatasannya dengan Rusia.

Negara-negara Eropa memiliki sejarah panjang perbatasan yang berubah akibat perang berdarah dan sangat khawatir jika AS membiarkan hal itu terjadi di Ukraina. Pengakuan hukum atas kedaulatan Rusia terhadap wilayah yang direbut dengan kekerasan dianggap tidak dapat diterima oleh Uni Eropa.

Meski demikian, gagasan bahwa beberapa wilayah Ukraina yang kini dikuasai Rusia mungkin tidak akan kembali ke Kyiv mulai mendapat perhatian. Presiden AS Donald Trump bersikeras bahwa setiap kesepakatan damai akan melibatkan “pertukaran wilayah” dan dapat membuat Rusia menguasai seluruh wilayah Donbas di timur Ukraina serta mempertahankan Krimea.

Sebagai gantinya, Rusia akan melepaskan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia yang saat ini sebagian masih didudukinya.

Pekan lalu, Sekjen NATO Mark Rutte mengakui bahwa sebagian wilayah Ukraina mungkin pada akhirnya akan dikuasai secara de facto oleh Rusia. Namun, ia menegaskan hal itu tidak boleh diakui secara resmi.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa mengatakan, “Perang agresi Rusia terhadap Ukraina memiliki implikasi yang lebih luas bagi keamanan Eropa dan internasional,” serta menegaskan perlunya “perdamaian yang adil dan berkelanjutan.”

Mereka juga menyatakan Ukraina harus mampu “membela diri secara efektif” dan berjanji untuk terus memberikan dukungan militer kepada Kyiv, yang disebut “menjalankan hak melekat untuk membela diri.”

“Uni Eropa menegaskan hak melekat Ukraina untuk menentukan nasibnya sendiri dan akan terus mendukung Ukraina dalam jalannya menuju keanggotaan UE,” pungkas pernyataan tersebut.

Baca juga:  Trump Akan Coba Kembalikan Sebagian Wilayah Ukraina yang Diduduki Rusia