Literasi Keuangan Bersinggungan dengan Kondisi Kehidupan Keseharian

Jakarta: Peningkatan literasi keuangan masyarakat penting untuk dilakukan, sehingga perlu upaya pengintegrasian dengan layanan pendidikan umum.

Menurut Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Sekar Utami Setiastuti, rendahnya literasi keuangan masyarakat sangat terkait dengan kondisi kehidupan keseharian masyarakat seperti di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tingkat pendidikan rendah.

"Upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), seperti pemberdayaan UMKM dan ibu-ibu rumah tangga, melalui pembukaan akses keuangan sudah tepat," ujar Sekar, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 yang disiarkan secara daring, Rabu, 15 Januari 2025.

 

Baca juga: Pemerintah Didorong Buat Gebrakan Pecut Literasi-Inklusi Keuangan Masyarakat

Menurut dia, literasi keuangan masyarakat yang rendah berpotensi membebani pemerintah di masa depan. "Bila bonus demografi kita hilang akan menyebabkan peningkatan beban sosial yang harus diatasi pemerintah," tegas Sekar.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2024 yang dilakukan OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.


Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Literasi kunci mengelola keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi berpendapat, literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi ini. Friderica menegaskan literasi adalah kunci bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

"Literasi tidak hanya membuat orang memahami, lebih dari itu harus mampu mengelola keuangan yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Saat ini, ungkap Friderica, OJK juga mendapat mandat baru terkait perdagangan derivatif dan kripto, yang menuntut pemahaman yang baik oleh masyarakat agar tidak terpapar penipuan keuangan.

Dia mengungkapkan, pihaknya mencatat dalam rentang 2022-2023 kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan scam dan fraud mencapai Rp2,5 triliun.