Usai Temuan Pungli, Walkot Surabaya Gandeng KPK Perkuat Integritas ASN

Surabaya: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bergerak cepat setelah adanya temuan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Sebagai tindak lanjut, Eri langsung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggelar sosialisasi penguatan integritas, budaya antikorupsi, dan gratifikasi di Graha Sawunggaling, Selasa, 16 September 2025.
 

Baca: Sidak Kelurahan, Wali Kota Surabaya Dapati Pegawai Lakukan Pungli

Kegiatan ini dihadiri seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga Camat dan Lurah. Eri menegaskan kehadiran KPK merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam menutup celah praktik pungli yang merugikan masyarakat.

“Ini adalah tindak lanjut dari pernyataan bersama seluruh pegawai Pemkot Surabaya untuk tidak ada lagi pungutan liar atau menerima sesuatu yang tidak seharusnya. Karena itu, kami mengundang KPK untuk memberikan sosialisasi langsung,” kata Eri di Surabaya.

Sebar Pengumuman Resmi untuk Warga

Eri menjelaskan Pemkot juga telah menyebarkan pengumuman resmi ke setiap rumah warga Surabaya. Isinya menegaskan bahwa semua layanan publik seperti KTP, administrasi kependudukan, dan perizinan tidak dipungut biaya.

“Pengumuman ini kami sebar ke seluruh rumah agar masyarakat tahu, tidak ada lagi pungutan di luar aturan. Dengan begitu, tidak ada celah bagi perantara yang bermain,” jelas Eri.

Tidak berhenti di level dinas dan kecamatan, Eri juga akan memperluas sosialisasi hingga tingkat akar rumput. Pemkot berencana kembali menghadirkan KPK untuk memberikan penyuluhan kepada pengurus RT/RW dan LPMK.

“Kami ingin pemahaman antikorupsi sampai ke lini paling bawah, RT dan RW. Sehingga semua sepakat bahwa pungutan di luar iuran kebersihan atau keamanan adalah hal yang tidak benar,” ungkap Eri.

Eri menargetkan seluruh dinas di lingkup Pemkot Surabaya dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2026. “Seluruh pelayanan publik Pemkot Surabaya harus masuk zona integritas bebas korupsi. Itu komitmen kami,” tegas Eri.

Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi Utama LSP KPK, Sugiarto, mengapresiasi langkah proaktif Pemkot Surabaya. Ia menegaskan bahwa kunci pencegahan korupsi adalah integritas dan menolak gratifikasi.

“ASN harus sadar bahwa mereka diberi amanat untuk membantu rakyat. Kuncinya jangan jadi pelaku, hindari konflik kepentingan, dan pahami perbedaan gratifikasi yang boleh dan tidak boleh,” kata Sugiarto.

Ia berharap upaya berkelanjutan seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya bisa menekan praktik gratifikasi dan pungli. "Langkah ini menunjukkan keseriusan Surabaya untuk benar-benar bersih dari korupsi," ujar Sugiarto.