Sekjen PBB: Israel Tak Tunjukkan Niat Serius untuk Gencatan Senjata Gaza

New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa, 16 September 2025 menolak menyebut situasi di Jalur Gaza sebagai genosida, tetapi menggambarkannya sebagai kondisi yang “mengerikan.”

Menanggapi keputusan Komisi Penyelidikan PBB yang menuding Israel melakukan genosida di Palestina, Guterres menegaskan bahwa penentuan hukum soal genosida bukan wewenangnya. 

“Itu menjadi ranah lembaga peradilan yang tepat, yakni Mahkamah Internasional,” katanya dalam konferensi pers yang dikutip Anadolu, Rabu, 17 September 2025.

Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza sebagai “penghancuran sistematis.” Menurutnya, pembunuhan massal warga sipil berlangsung dalam skala yang belum pernah ia saksikan selama menjabat sebagai Sekjen PBB.

Guterres juga mengecam hambatan Israel terhadap distribusi bantuan dan perintah pengungsian berulang kali, yang ia sebut “tidak dapat diterima secara moral, politik, maupun hukum.”

Terkait kemungkinan pengerahan pasukan PBB untuk melindungi warga sipil, Guterres mengatakan hal itu mustahil dilakukan. “Israel akan menolak, dan saya yakin Amerika Serikat juga akan menolak,” ujarnya.

Ia menyatakan masih berharap tercapai gencatan senjata permanen dan pembebasan sandera, namun menilai Israel saat ini tak menunjukkan niat untuk bernegosiasi. 

“Saat ini tampaknya Israel bertekad melanjutkan sampai akhir dan tidak terbuka pada negosiasi serius untuk gencatan senjata, dengan konsekuensi dramatis dari sudut pandang Israel sendiri, yakni tidak memungkinkan pembebasan sandera yang seharusnya dilakukan segera dan tanpa syarat,” kata Guterres.

“Dengan serangan yang terjadi di Qatar, mari kita perjelas: Israel tidak terlihat tertarik pada negosiasi serius untuk gencatan senjata maupun pembebasan sandera,” tambah Guterres.

Menjawab pertanyaan soal efektivitas PBB, Guterres menyoroti keterbatasan lembaga itu akibat perpecahan antaranggota Dewan Keamanan. “Satu hal yang tidak bisa saya selesaikan adalah kapasitas Dewan Keamanan,” tegasnya.

“Paralisis Dewan Keamanan menjadi sumber impunitas yang melemahkan pekerjaan kami,” ujar Guterres.

“Masalahnya bukan PBB, melainkan negara-negara anggota yang terpecah sehingga tidak memungkinkan PBB bekerja dengan baik,” pungkas Guterres.