Pemerintah Beberkan Skema Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat

Jakarta: Pemerintah terus mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Lebih 9 ribu calon siswa Sekolah Rakyat disebut sudah melalui tahap asesmen. 

"Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orangtua di rumah masing-masing, dan kita membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

Pada kelembagaan Sekolah Rakyat, sudah disepakati akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Kemenpan RB mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan Sekolah Rakyat. 

"Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendiksasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat," jelas Rini.
 

Baca juga: Mensos Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat di Pasuruan

Kemudian, dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurutnya, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.

"Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan," ungkap Haryomo.

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikdasmen, Nunuk Suryani menambahkan bahwa pihaknya telah merumuskan berbagai skema rekrutmen untuk menjamin kualitas tenaga pendidik. 

"Intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Hasilnya akan dilaporkan oleh Bapak Menteri ke Bapak Presiden," ujarnya.

Selain kualitas pendidikan, perlindungan anak dalam lingkungan berasrama menjadi perhatian utama. Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan aspek perlindungan akan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Kami memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan dan semua hak anak bisa terpenuhi," kata Arifatul Choiri Fauzi.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah ini dapat dimulai dalam waktu dekat dengan sinergi berbagai kementerian/lembaga demi memastikan kualitas dan keberlanjutannya.