FK UNS Tolak Kebijakan Kemenkes PPDS Berbasis Rumah Sakit

Solo: Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menyerukan aksi memprotes terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital based) yang diinisiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka meminta agar program PPDS berbasis RS tersebut tidak mengganggu jalannya PPDS berbasis universitas (university based).

Hal itu dilontarkan Dekan FK UNS Prof Reviono bersama sembilan Guru Besar (Gubes) FK lainnya. Diketahui, program PPDS university based selama ini dilaksanakan di rumah sakit pendidikan utama (RSPU) yang menjadi mitra universitas penyelenggara pendidikan kedokteran.

"Jadi Kemenkes terlalu mengintervensi pendidikan kedokteran. Intervensinya itu dengan mendirikan program studi (prodi) yang hospital based di rumah sakit pendidikan yang digunakan oleh fakultas kedokteran untuk program pendidikan spesialis yang sudah ada,” ujar Prof Reviono, di Solo, Selasa, 20 Mei 2025.

Diketahui, seruan tersebut dilakukan serentak di seluruh FK di Indonesia di hari yang sama. Menurutnya, program PPDS berbasis RS tersebut telah berjalan di Rumah Sakit Harapan Kita yang digunakan FK Universitas Indonesia (UI) untuk prodi jantung. 
 

Baca: Dewan Guru Besar FKUI Kritik Kebijakan Kementerian Kesehatan

Selain itu, berdiri juga prodi yang sama versi hospital based di tempat yang sama. Sementara itu, hal sama terjadi di RS Mata Cicendo Bandung mitra Universitas Padjajaran dengan pendirian Prodi Mata. Serta tengah berroses pendirian program serupa di RS Saiful Anwar Malang mitra Universitas Brawijaya (Prodi Radiologi) dan RSUD Dr Soetomo mitra Universitas Airlangga Surabaya (Prodi Bedah Saraf).

Ia menambahkan, perbedaan sistem ini antara PPDS berbasis RS dan universitas tersebut memunculkan masalah baru. Dimana mahasiswa berbasis RS tidak membayar biaya pendidikan dan malah mendapat honor.

"Sedangkan mahasiswa berbasis universitas membayar Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan bahkan tidak digaji. Kemudian dalam proses pembelajaran pasti dosen akan membedakan. Karena rumah sakit itu menjadi tuan rumah program yang baru, perlakuan ke mahasiswa juga bisa jadi berbeda,” bebernya. 

Terkait hal itu, FK UNS mendesak agar program PPDS berbasis RS tidak didirikan di RSPU yang selama ini menjadi mitra FK. Alih-alih mendirikan program baru tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah memperbesar kuota mahasiswa di program PPDS berbasis universitas dan mendirikan program PPDS berbasis RS di rumah sakit lain yang belum bekerjasama dengan fakultas kedokteran.

“Kalau begitu kan jalan bareng, yang university based tetap berjalan dengan pola lama yang sudah diakui dunia. Yang hospital based dikembangkan di tempat lain yang belum digunakan,” ungkapnya.