Mensos Tegaskan Penanganan Kemiskinan Harus Terarah

Jakarta: Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak menyampaikan penanganan kemiskinan harus terarah. Sebab, hal itu merupakan amanat aturan perundang-undangan. 

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat berdialog dengan pilar-pilar sosial Kabupaten Pemalang di Pendopo Kabupaten Pemalang. "Menurut undang-undang, penanganan kemiskinan itu harus terarah, terpadu dan berkelanjutan," kata Gus Ipul saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 6 April 2025.

Penanganan kemiskinan secara terarah itu disampaikan Gus Ipul karena kekhawatiran melihat masih banyaknya ego sektoral yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Terlebih, angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang saat ini lebih tinggi dari angka rata-rata kemiskinan nasional. 

Ia berharap melalui kerja sama yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, upaya pengentasan kemiskinan akan lebih maksimal. "Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita ingin penanganan kemiskinan menghilangkan ego sektoral," ungkap dia. 
 

Baca juga:  Mensos Ajak Pendamping Sosial Tekan Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

Dia menjelaskan, Kementerian Sosial telah menggulirkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp530,859 miliar untuk 147.445 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama setahun. Gus Ipul berharap, melalui kerja sama yang apik antara pilar sosial dan pemerintah daerah, KPM bisa lulus dari program bansos dalam kurun waktu maksimal 5 tahun. 

Ia juga menargetkan tiap pendamping PKH untuk sekurangnya meluluskan 10 orang penerima manfaat setiap tahunnya. Dengan begitu, perlahan namun pasti, target pengurangan angka kemiskinan bisa terwujud. 

Dalam dialog tersebut, Gus Ipul juga mengajak bupati Pemalang dan jajarannya untuk bersinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Termasuk mengawal pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  

Bupati Pemalang Anom Widyantoro menyambut baik ajakan Gus Ipul. Ia menyatakan siap melakukan evaluasi dan pemutakhiran data agar Kabupaten Pemalang bisa lepas dari lima daerah termiskin di Jawa Tengah. 

"Kita di dinas sosial dan kantor bupati akan meng-update dan melakukan semua evaluasi terhadap pendamping. Arahan evaluasinya dari Kementerian Sosial terkait kinerja, kegiatan di lapangan dan lain-lain," tandas Anom.