Pemerintah Respons Cepat Keamanan Pangan MBG

Jakarta: Pemerintah langsung merespons cepat insiden keamanan pangan yang terjadi pada Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Januari 2025, dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto pun langsung memberikan petunjuk-petunjuk teknis secara mendetail misalnya, berkaitan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan.

"Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Serta melakukan langkah-langkah preventif lainnya," ujar Prabowo, dikutip Rabu, 8 Oktober 2025.

Pembenahan pelaksanaan MBG ini juga direspons cepat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menghentikan sementara operasional 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional. Langkah cepat ini patut diapresiasi karena sejalan dengan keinginan publik.

BGN dan kementerian/lembaga terkait berkoordinasi agar insiden bisa dicegah ke depannya. Pada akhir September langkah-langkah koordinasi dilakukan secara intensif, atas instruksi Presiden.

Dalam rapat koordinasi pada 28 September 2025, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan (MBG) aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Ia menekankan pula akan mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG sebagai bentuk pencegahan.

Langkah yang diambil meliputi, instruksi untuk mensterilisasi seluruh alat makan di SPPG, perbaikan sanitasi khususnya kualitas air dan alur limbah SPPG, koordinasi aktif antarkementerian dan pemerintah daerah dalam mengawasi MBG, serta mewajibkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengambil peran penting dalam respon cepat ini. Dalam kapasitasnya, Kemenkes mengoptimalkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai upaya pengawasan berlapis terhadap SPPG. Selain itu Kemenkes juga membuat standarisasi pelaporan dan sertifikasi keamanan pangan sebagai tindak lanjut pencegahan.
 

Baca juga: Tata Kelola Dapur Dinilai Mesti Jadi Prioritas Pembenahan MBG

(Ilustrasi program makan bergizi gratis. Foto: MGN/Husni Nursyaf)
 

Tunjuk guru jadi PIC distribusi MBG di sekolah

Dalam waktu yang hampir bersamaan, BGN juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Penerima Manfaat.

SE ini mencakup kewajiban sekolah penerima manfaat program MBG untuk menunjuk satu sampai tiga orang guru yang akan menjadi penanggung jawab (PIC) distribusi MBG di sekolah. Dalam praktiknya, penugasan guru PIC harus mengutamakan guru bantu atau honorer yang dilaksanakan dengan sistem rotasi per hari dan diatur oleh kepala sekolah.

Sebagai bentuk dukungan kepada setiap guru PIC, insentif sebesar Rp100 ribu akan diberikan sesuai jumlah dari jadwal yang telah ditentukan. Dana tersebut berasal dari biaya operasional yang berada di SPPG sekolah terkait.

Selain itu, BGN juga membentuk tim independen yang beranggotakan para ahli kimia, farmasi, juru masak, serta pakar dari berbagai bidang keilmuan lainnya. Tugas yang diamanatkan kepada tim independen ini adalah mendalami secara spesifik 70 kasus insiden keamanan pangan yang dilaporkan terjadi sepanjang Januari hingga September 2025, yang berdampak pada ribuan penerima program MBG.

Dari hasil investigasi yang dilakukan di sebaran kasus yang mencakup wilayah I Sumatra, wilayah II Pulau Jawa, dan wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara). Penyebab utama insiden keamanan pangan yang berhasil diidentifikasi meliputi kontaminasi bakteri seperti E. Coli (air, nasi, tahu, ayam), Staphylococcus Aureus (tempe, bakso), Salmonella (ayam, telur, sayur), Bacillus Cereus (mie), serta Coliform, PB, dan Klebsiella dari air yang terkontaminasi.