Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Menurut dia, pemerintah dan bank penyalur mesti memperbaiki sistem dan proses penyaluran (KUR) kepada UMKM.
"Jadi kita jangan hanya fokus terus ingin menanambah (kuota KUR), tapi quality-nya (kualitas) tidak ada," ujar Erna dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan bank-bank penyalur KUR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.
Tidak hanya masalah keterbatasan kuota, Erna mengatakan, masih banyak masalah yang menghinggapi program KUR. Di antaranya terkait bunga pinjaman yang tidak sesuai yang dijanjikan yakni 6% flat.
"Tadi Pak Menteri bilang, bunganya itu 6% flat. Faktanya di usaha mikro, 6% itu di tahun pertama, 7% di tahun kedua, 8% di tahun ketiga, dan 9% di tahun keempat. Flatnya 9%. Berarti tidak 6% flat," tanadasnya.
Selain itu, lanjut Erna, masih banyak ditemukan broker penyaluran KUR. Pihak bank bekerja sama dengan para broker menentukan penerima KUR. Setelahnya broker akan mendapatkan komisi.
"Rata-rata bank di bawah, di setiap kelurahan, desa, kecamatan, biasanya ada broker-broker. Broker ini kemudian dipakai oleh bank. Oke tunjukkan yang mana yang mau pinjam, kemudian setelah dapat pinjaman broker dapat fee dari kucuran KUR. Ini fakta," ungkapnya.
Legislator dari Dapil Bengkulu itu meminta pemerintah dan bank-bank penyalur menjalankan fungsi pengawasan yang ketat terhadap oknum nakal tersebut.
Erna juga mempertanyakan kontribusi bank-bank terhadap pertumbuhan industri kreatif, industri digital, dan ekonomi hijau. Dia menilai kontribusi bank masih sangat minim.
"Kita kan tahu industri kreatif kan new engine of growd. Saya ingin tahu bank-bank ini sudah punya produk apa yang relevan?" tanya Erna.
Streaming